REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai keputusan final pengelolaan blok Mahakam yang diberikan kepada Pertamina per 1 Januari 2018 mendatang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sejumlah langkah akan diambil untuk memastikan proses alih kelola berjalan dengan baik.
"SKK Migas akan ditugaskan untuk melakukan valuasi aset WK Mahakam, pembentukan tim pengawas alih kelola, dan pembentukan Terms and Condition kontrak baru," ungkapnya saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarat Pusat, Jumat (19/6).
Ia menargetkan seluruh proses tersebut akan diselesaikan pada akhir 2015.
Pihak total dan inpex, lanjutnya, telah menerima penjelasan resmi pemerintah hari ini. keduanya, kata Sudirman, akan mendiskusikan bersama pihak pertamina berkaitan dengan proses alih kelola dan kerjasama pasca 2017.
Sudirman menambahkan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan kepastian, sehingga iklim investasi berjalan dengan baik. Sebelum kelanjutan pengelolaan diputuskan, ia mengatakan, pemerintah sudah memutuskan kelanjutan bagi sejumlah blok lainnya sepertu blok pase, blok gebang, onwj, dan kampar.
Untuk masa kontrak blok-blok lain yang belum diputuskan kelanjutan pengelolaannya, Sudirman mengatakan pemerintah akan putuskan secepat mungkin untuk berikan manfaat lebih.
Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan hal ini sebagai satu lompatan sejarah dimana pemerintah menaruh kepercayaan kepada Pertamina yang notabene anak bangsa sendiri untuk mengelola blok mahakam.
"Keputusan ini akan baik bagi semua pihak. Bagi Pertamina, ini kesempatan sangat besar untuk pengembangan bisnis dan mengukuhkan diri sebagai NOC yang handal dengan tetap membangun kolaborasi bersama Total selaku operator sebelumnya," kata Rini.
Rini juga memberikan apresiasi bagi Total dan Inpex, yang ia harapkan mampu bersinergi lebih jauh dengan Pertamina, tidak hanya dalam konteks blok mahakam, tapi juga untuk blok-lainnya yang ada di Indonesia dan juga negara lain.
Untuk menindaklajuti keputusan ini, Rini berencana akan terbang ke Kalimantan Timur untuk menjelaskan dan membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika