REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economic dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai Indonesia harus dapat memanfaatkan momentum usai bergabung dan menjadi pendiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dikomandoi oleh Cina.

Menurutnya, mau World Bank, IMF, atau AIIB, artinya membuka peluang pendanaan infrastruktur. "Kalau skema pendanaannya lebih menguntungkan (Indonesia), ya Monggo," ujar Enny kepada Republika, Selasa (30/6).

Namun, jika pada implementasinya di lapangan pendanaan yang dilakukan AIIB tak berbeda jaub dari yang sudah-sudah maka ia menilai hal itu sebagai merugikan national interest dan tidak ada gunanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menandatangani naskah Article of Agreement (AoA) pendirian AIIB pada Senin (29/6) di Beijing, Cina.

Seperti dilansir Channel News Asia, sudah ada 50 negara pendiri di kawasan Asia yang mendeklarasikan pendirian AIIB.

Sedangkan tujuh negara lainnya yang belum menandatangani persetujuan pendirian adalah Denmark, Kuwait, Malaysia, Filipina, Polandia, Afrika Selatan, dan Thailand.

AIIB direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ini dengan kantor pusat berada di Beijing. Sesuai namanya, AIIB akan berfokus untuk memberikan pembiayaan ke sektof infrastruktur.

Kementerian Keuangan melalui siaran tertulis kepada media menyebutkan bahwa Indonesia menanamkam modal sebesar 672,1 juta dolar AS yang akan dibayarkan dalam lima tahun. Dengan angka sebesar itu, Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai pemodal terbesar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika