REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses alih kelola Blok Mahakam agar segera dipersiapkan demi meminimalisasi gangguan teknis yang mungkin terjadi.
"Seluruh persiapan alih kelola Blok Mahakam harus disiapkan dan harus segera dimulai. Proses harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan teknis," kata Presiden Jokowi, Jumat (3/7).
Ia mengatakan, hal kedua terpenting yakni komunikasi dengan semua pihak harus terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpengertian antarpihak.
"Pembahasan aspek legal menyangkut kontrak baru termasuk 'term and condition' dengan para pihak harus segera disiapkan," ujarnya.
Presiden juga meminta SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk memulai proses evaluasi aset Blok Mahakam. Hal itu harus dilakukan agar semua proses bisa selesai dan mulai secara bersamaan.
"Saya kira goalnya Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita," katanya.
Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo sudah memutuskan pembagian saham pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak perusahaan Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation berakhir di tahun 2017.
Dalam keputusan itu, 70 persen saham diserahkan kepada PT Pertamina dan badan usaha milik daerah (BUMD) Kalimantan Timur, sisa 30 persen saham ditawarkan kepada Total dan Inpex Corporation.
Total E&P Indonesie sendiri sudah hampir 50 tahun mengelola Blok Mahakam yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah menawarkan kerja sama pola share down sebesar 30 persen dalam pengelolaan Blok Mahakam kepada Total.
Ikuti Whatsapp Channel Republika