REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian PU-Pera Taufik Widjoyono mengakui bahwa serapan anggaran di Kementeriannya masih terlalu rendah. Terhitung hingga Juni 2015, serapan anggaran baru mencapai 14,10 persen atau sekitar Rp 17,5 triliun dari total pagu indikatif.

"Penyebabnya yakni start penyerapan anggaran baru bisa dimulai pada 15 Mei 2015 lalu," kata dia kepada wartawan beberapa waktu lalu. Hal tersebut dinilai wajar karena persetujuan DIPA dan segala adminsitrasinya baru saja disetujui.

Karenanya, untuk mengejar keterlambatan tersebut kementerian telah mengupayakan percepatan penyerapan anggaran dengan sistem kerja shift sebagaimana diinstruksikan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya, kementerian akan melakukan pengendalian ketat pada pelaksaan lelang hingga pengerjaan paket pekerjaan. Pengendalian ini diperlukan agar penyerapan anggaran pada tiap-tiap paket dapat lebih teratur dan sesuai dengan jadwal. "Sisa waktu kita tinggal enam bulan, jadi target setiap harinya minimal ada tiga paket pekerjaan yang dilelangkan,"tuturnya.

Sementara itu, kementerian juga tengah mempersiapkan skenario anggaran dengan tiga opsi pilihan untuk tahun anggaran 2016. Kepala Pusat Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera Velix Vernando Wanggai menerangkan, ketiga opsi skenario tersebut yakni usulan anggaran ideal senilai Rp 178,22 triliun, skenario moderat sebesar Rp 126 triliun dan skenario realistis sebesar Rp 102,5 Triliun.

"Kita berharap skenario ideal yang bakal disetujui DPR sehingga target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 dapat dikerjakan," kata Velix. Dengan skenario yang berbeda, lanjut dia, pemerintah dapat memetakan seberapa banyak dan seberapa cepat pencapaian target yang bisa dijalankan selama lima tahun ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika