REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Banyak versi tentang terjadinya kerusuhan di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu. Pemerintah pun didorong agar belajar dari konflik Ambon.

“Kejadian yang menimpa saudara Muslim di Tolikara adalah perbuatan kriminal dan intoleransi. Konstitusi memandatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa terkecuali, siapapun bebas menjalankan ibadah,” ujar Ketua Umum PB Alwashliyah Ustadz Dr Yusnar Yusuf, dalam rilisnya, Jumat (24/7).

Apapun versi itu, imbuh Yusnar, kenyataannya umat Islam telah dilukai. Dilukai dengan cara memaksa saudara Muslim di Tolikara yang sedang melaksanakan ibadah membubarkan diri.

Atas peristiwa itu, ormas Islam yang berpusat di Rawasari, Jakarta Pusat ini mengingatkan agar pemerintah dan pihak berwenang  belajar dari konflik sosial yang berujung konflik agama di Ambon tahun 2000 silam.

“Kami menyerukan kepada umat Islam di Indonesia senantiasa waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai tindakan antiukhuwah dan kerukunan beragama,” imbuh Yusnar.

Ia menginginkan agar selalu ada koordinasi antara tokoh agama, tokoh masyaraka,t dan aparat keamanan jika ada indikasi gerakan kekerasan terhadap aktivitas agama, masjid, majelis taklim, madrasah, pesantren serta rumah umat Islam.

Alwashliyah juga meminta pemerintah untuk terus-menerus membangun kerjasama sosial keagamaan dan melindungi minoritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika