Selasa 28 Jul 2015 15:30 WIB

Pemerintah Beri Insentif kepada Industri Kapal

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Satya Festiani
Pengembangan Industri Galangan Kapal-Sejumlah kapal menunggu proses bongkar muat di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (30/6).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pengembangan Industri Galangan Kapal-Sejumlah kapal menunggu proses bongkar muat di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (30/6).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemerintah telah memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional. Insentif yang diberikan yakni insentif fiskal dan peningkatan kemampuan desain dan rekayasa kapal, melalui pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).

Diharapkan, dengan pemberian fasilitas tersebut menjadi jalan keluar dari masalah yang selama ini menghimpit industri perkapalan di Tanah Air. Kompleksnya industri perkapalan membutuhkan kerja sama dari para pihak atau stakeholder, diantaranya industri pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro klasifikasi, perbankan, dan asuransi.

"Ini laut kita, sudah seharusnya kapal-kapal yang mengarunginya adalah buatan Indonesia yang didukung industri lainnya, dari komponen hingga institusi finansial," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7).

Saleh mengatakan, sejumlah hambatan yang masih dirasakan oleh industri perkapalan nasional diantaranya ketergantungan terhadap komponen impor yang mencapai 70 persen dari nilai total pembangunan sebuah kapal. Disamping itu, industri galangan kapal nasional masih dibebani oleh sejumlah tarif seperti, bea masuk impor komponen sekitar 5 persen sampai 12 persen, PPN sekitar 10 persen, serta suku bunga perbankan yang relatif masih tinggi yakni mencapai 13 persen.

Menurut Saleh, sejak diterapkannya Inpres nomor 5 tahun 2005 tantang azas sabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia. Peningkatan tersebut yakni dari sekitar 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 pada Februari 2014.

"Peningkatan jumlah armada kapal nasional berdampak pada peningkatan utilisasi fasilitas reparasi kapal. Ini menggerakkan dan menghidupi galangan-galangan kapal kita," kata Saleh.

Saat ini jumlah galangan kapal di Indonesia telah mencapai 250 perusahaan, dan lima diantaranya berstatus sebagai BUMN. Galangan kapal nasional telah mampu membangun berbagai jenis dan ukuran kapal sampai dengan 50.000 DWT dan mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement