REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sebagai yang terhebat di dunia karena luasnya wewenang yang dimilikinya.
"Sebenarnya posisi Menteri Keuangan yang paling hebat ada di Indonesia," kata Wapres di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurutnya posisi Menkeu di Indonesia dapat dikatakan sebagai yang terhebat karena memiliki banyak kewenangan mulai dari pajak hingga bea cukai.
Selain itu, ujar dia, Menkeu juga dinilai dipermudah kerjanya karena berbagai besaran alokasi untuk sejumlah pos anggaran negara telah ditetapkan oleh UU.
Berdasarkan ensiklopedia dunia maya Wikipedia, pajak di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat dikelola oleh ratusan otoritas pajak.
Pada tingkat pemerintahan federal AS atau sama seperti pemerintahan pusat di RI, setidaknya terdapat tiga lembaga pengelola pajak yang masing-masing dikelola oleh departemen atau kementerian yang berbeda-beda.
Misalnya pajak federal dikelola lembaga Internal Revenue Service (IRS) di bawah Departemen Keuangan ("Treasury"), pajak alkohol, tembakau dan senjata dikelola Tax and Trade Bureau (TTB) di bawah Departemen Kehakiman ("Justice"), serta pajak bea cukai atau kustom dikelola Customs and Border Patrol (CBP) di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri ("Homeland Security").
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dalam tren melambat, meskipun ekonomi pada triwulan I-2015 hanya tercatat tumbuh 4,71 persen.
"Ini bukan 'slower gains', karena kami sudah melakukan reformasi dalam bidang anggaran dan APBN-Perubahan baru disahkan pada Februari. Memang, pertumbuhan ekonomi masih belum baik tapi tidak melambat," katanya di Jakarta, Rabu (8/7).
Suahasil menanggapi penurunan proyeksi Bank Dunia dalam laporan ekonomi triwulan terbaru, atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,2 persen menjadi 4,7 persen pada 2015, yang memperlihatkan adanya tren perlambatan ekonomi karena perlemahan investasi dalam jangka panjang.
Dalam laporan ekonomi triwulan edisi Juli 2015 yang berjudul Slower Gains atau kemajuan yang melambat, Bank Dunia mengingatkan pentingnya implementasi belanja infrastruktur yang didukung dengan tetap menjaga defisit anggaran dibawah tiga persen terhadap PDB agar ekonomi tidak maju perlahan.
Suahasil menjelaskan tren perlambatan ekonomi nasional yang berlangsung sejak 2012 terjadi karena adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi harga komoditas internasional, padahal Indonesia sangat bergantung dari ekspor yang berbasis sumber daya alam.
Pemerintah kemudian berupaya merespon perlambatan ekonomi yang terjadi akibat ketergantungan ekspor komoditas dengan memberikan porsi anggaran lebih dalam belanja infrastruktur agar sektor investasi dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Upaya perbaikan ekonomi Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional antara lain dari lembaga pemeringkat Standard&Poor's (S&P) yang menaikkan peringkat dari stabil menjadi positif karena keberhasilan melakukan reformasi dalam belanja subsidi energi.
Selain itu, pengakuan lainnya adalah larisnya permintaan para investor atas penerbitan obligasi valas Indonesia antara lain dari Global Bond, Global Sukuk dan SUN domestik berdenominasi dolar AS yang menunjukkan adanya kepercayaan atas pengelolaan utang Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika