REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Turki kemungkinan besar akan melakukan pemilihan umum lagi setelah upaya membentuk koalisi pemerintahan baru gagal, Rabu (19/8). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemungkinan mengambil langkah ini setelah menyerah dalam upaya berkoalisi dengan kelompok-kelompok oposisi.
Sebagian besar penduduk beranggapan pemilihan ini akan menjadi jalan lain Erdogan mempertahankan dominasinya di politik Turki. Setelah partainya, AKP atau Partai Pembangunan dan Keadilan kehilangan banyak kursi pada pemilu parlemen 7 Juni lalu untuk pertama kalinya sejak 2002.
"Erdogan kembali ke kursi kemudi, tapi roda mobil rusak dan mobilnya mogok," kata Direktur Central Asia-Caucasus Institute, Svante Cornell.
Semua faksi oposisi seperti bermaksud mengekang Erdogan. Mereka juga percaya sebenarnya Erdogan tidak ingin membentuk koalisi karena akan mengurangi kekuasaannya sehingga ia secara resmi mengatakan menyerah.
Kritik akan mulai bermunculan ketika nanti Erdogan berusaha mendulang dukungan untuk menyelenggarakan pemilihan baru. Namun jika lolos, pemilihan kemungkinan digelar pada November.
Erdogan tampaknya bertaruh pada pemungutan suara yang bisa menghidupkan kembali partainya yang telah ia pimpin lebih dari satu dekade. Pemilu tersebut juga mungkin akan menempatkan ia kembali pada jalur pemimpin utama yang memegang kendali atas urusan pemerintahan.
"Ia berjudi orang-orang akan kembali pada AKP, ia mempertaruhkan ketenangan negara dan ekonomi Turki demi keuntungan pribadi," kata Cornell.
Turki memiliki sistem de facto baru yang memberi presiden kekuasaan lebih kuat. Namun, menurut beberapa pengamat, pemilu lagi akan membawa risiko yang akan memperumit hubungan dengan minoritas Kurdi dan pemerintahan Amerika Serikat.
Pemilihan di tengah kekerasan yang meningkat antara pasukan keamanan Turki dan pemberontak Kurdi bisa menjadi bumerang. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan tewas dalam bentrokan terbaru antara militer Turki dan gerilyawan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Namun, Turki tidak memiliki pilihan lain selain mengadakan pemilu baru. Tenggat waktu untuk pembentukan pemerintahan baru akan segera habis, yaitu pada 23 Agustus.
Di tengah kerisuhan ini, ISIS meluncurkan sebuah video di media sosial yang menyebut Erdogan sebagai pengkhianat. ISIS meminta secara langsung pada Muslim di Turki untuk melawan Erdogan dan menguasai Istanbul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika