REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengguliran dana desa perlu dievaluasi menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia bertambah. Apalagi kebanyakan rakyat miskin banyak terdapat di pedesaan.

Dana desa yang tadinya berfokus pada keperluan infrastruktur akan lebih baik jika diubah dalam bentu bantuan langsung. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan memang tidak baik memanjakan masyarakat dengan bantuan langsung, tapi faktanya angka kemiskinan di Tanah Air makin bertambah sementara perbaikan ekonomi masih memerlukan waktu panjang untuk pulih.

“Ini situasi gawat darurat,” ujar anggota dewan dari fraksi Gerindra, kepada Republika.co.id, Kamis (17/9).

Bantuan-bantuan langsung tersebut harus segera diturunkan dan disampaikan ke rakyat. Pemerintah harus mau menahan hasrat pembangunan infrstruktur di desa. “Infrastruktur itu urusan selanjutnya,” kata dia.

Menurut dia, tidaklah salah jika dana desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dievaluasi untuk diubah wujud ke dalam bentuk bantuan langsung.

Bantuan langsung tersebut terdiri dari beraneka ragam jenis, ada yang dalam bentuk tunai, pendidikan, hingga kesehatan untuk menunjang kehidupan mereka. “Bantuan bisa berupa uang maupun fasilitas,” ujarnya.

Bantuan langsung pendidikan bisa berupa beasiswa atau peralatan sekolah. Sedangkan bantuan kesehatan bisa berupa pemberian makanan dan minuman bergizi seperti susu dan biskuit. “Pokoknya yang semua yang sifatnya bantuan langsung harus dipastikan diterima rakyat dan ditambah,” ucap Sodik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika