REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia mengajukan permintaan baru untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan Australia berharap dapat mempertahankan fokus pada keamanan internasional.

Menlu Bishop mengatakan dalam sebuah pernyataan Australia akan menjadi salah satu kandidat untuk kursi di DK PBB pada 2029-2030. Bishop juga mengisyaratkan niat Australia untuk mencari tempat di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2018-2020.

"Layanan kami yang paling terasa adalah melalui advokasi kami pada saat jatuhnya (pesawat Malaysia Airlines) MH17," kata Bishop, Rabu (30/9).

Pesawat Malaysia Airlines MH17 diduga jatuh setelah ditembak misil udara di wilayah udara Ukraina pada Juli tahun lalu, dan kejadian itu menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 298 orang, termasuk 38 warga negara dan penduduk Australia.

Australia bersumpah terus menuntut para pelaku yang menembak jatuh pesawat tersebut. Bishop menambahkan keputusan untuk mengajukan permintaan kursi di DK PBB itu diambil oleh Perdana Menteri baru Malcolm Turnbull.

Peiode 2029-2030 adalah kesempatan pertama yang tersedia untuk mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi.

Juru bicara Partai Buruh Tanya Plibersek mendukung gerakan itu, dan mengatakan, "ketika kita berpartisipasi dalam organisasi-organisasi multilateral, kita meningkatkan reputasi Australia sebagai warga global yang baik".

Namun, dia menyatakan keprihatinan perlakuan Australia terhadap pencari suaka yang ditahan di kamp lepas pantai di pulau-pulau Pasifik, seperti Papua Nugini dan Nauru, bisa membuat pengajuan untuk kursi di Dewan HAM PBB sangat sulit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika