REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- KONI dan Tim Transisi menyatakan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 untuk cabang olahraga sepak bola di beberapa daerah seperti Papua dan Bali harus dibatalkan.

"Penyelenggraan pra PON yang telah telanjur di berbagai daerah yang tidak mendapatkan izin dibatalkan, karena dari kepolisian tidak akan memberikan izin kalau tidak ada rekomendasi dari tim transisi," kata Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto, usai rapat dengan KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Selasa (6/10).

Bibit mengatakan bagi daerah-daerah yang telah telanjur melaksanakan Pra PON dapat mengklaim kerugian kepada Tim Transisi dan Kemenpora. "Itu risiko daerah-daerah yang telah menjalani Pra PON, terpaksa dibatalkan," kata Bibit.

Bibit menambahkan dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam tersebut telah menghasilkan keputusan bahwa KONI dan Tim Transisi bekerja sama dalam penyelenggaraan Pra PON sepak bola.

Setelah melalui perdebatan panjang dalam menyamakan persepsi antara KONI, Tim Transisi dan Kemenpora, mereka menyepakati untuk menunda pelaksanaan Pra PON hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut dia, tugas Tim Transisi dalam Pra PON adalah menggantikan tugas PSSI yang telah dibekukan pada April 2015. "Kita merekomendasi, supervisi, menggantikan tugas PSSI, pokoknya sepak bola harus jalan terus," kata Bibit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika