REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa mengatakan ajang pra-PON sepak bola bukanlah kegiatan dari PSSI melainkan KONI daerah, sehingga Tim Transisi tidak seharusnya berkewenangan untuk menunda laga tersebut.
"Surat pembekuan yang dikeluarkan Kemenpora itu membekukan kegiatan dan aktivitas PSSI. Pertandingan Pra-PON bukan pertandingan antaranggota PSSI," kata Gusti ketika ditemui Antara di Lapangan Latihan Tim Nasional Indonesia, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Ketua Komite Hukum PSSI tersebut menegaskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa klub sepak bola yang bertanding di pra-PON dibiayai oleh KONI daerah dan bukan oleh asosiasi provinsi PSSI.
Sebelumnya, Tim Transisi bentukan Kemenpora mengirimkan surat bernomor 175/TT-KEMENPORA/IX/2015 kepada seluruh asosiasi PSSI provinsi dengan tembusan kepada Mabes Polri yang isinya asprov harus tunduk di bawah Tim Transisi.
Dampak dari surat tersebut adalah pertandingan kualifikasi PON XIX/2016 untuk cabang olahraga sepak bola di beberapa daerah batal berlangsung karena tidak mendapatkan izin bertanding dari pihak kepolisian.
Gusti menyayangkan pembatalan tersebut dan menganggap bahwa Tim Transisi dan pihak kepolisian kurang mampu mengkaji permasalahan secara lebih mendalam.
"Piala Kemerdekaan dan Piala Presiden bukan PSSI yang buat diperbolehkan, tapi kenapa Pra-PON yang diadakah oleh KONI tidak?" ucap Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta tersebut.
Dia mengatakan penghentian dari Tim Transisi berdasarkan surat pembekuan tersebut sebagai hal yang ngaco dan tidak masuk akal.
Seperti diketahui sebelumnya, pembentukan Tim Transisi merupakan dampak dari pembekuan PSSI per 17 April 2015 atau menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2015-2019.
Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto mengatakan bahwa tugas Tim Transisi dalam Pra-PON adalah menggantikan tugas PSSI yang telah dibekukan.
"Kita merekomendasi, supervisi, menggantikan tugas PSSI," kata Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Tim Transisi akan tetap berusaha agar cabang olahraga sepak bola untuk Pra-PON dapat tetap berlangsung dengan berada di bawah arahannya. "Sepak bola harus jalan terus," ucap Bibit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika