REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna menilai kebijakan ekonomi jilid III Presiden Joko Widodo masih berpihak pada korporasi besar dan menengah sehingga menciptakan kerentanan ekonomi.

"Perangkat kelembagaan untuk implementasi program masih rentan dan terkesan berorientasi pemihakan pada korporasi menengah dan besar. Untuk itu diperlukan penyikapan yang jelas terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang selama ini disebut stimulus," kata Wakil Ketua MEK Bidang Kebijakan Ekonomi ini lewat keterangan tertulisnya, Ahad (111/10).

Dengan kata lain, kata Mukhaer, pemerintah belum berorientasi pada pemihakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Padahal, kata dia, pelaku usaha yang sejatinya mampu menyelamatkan badai krisis adalah pada UMKM.

Muhammadiyah mengusulkan, agar pemerintah melakukan arah kebijakan sebagai berikut:

Pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan. Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial lembaga keuangan mikro, terutama bagi BMT/BTM, yang murah. LKM inilah yang berhadapan langsung dengan nasabah di tingkat akar rumput.

Kedua, penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha perlu difokukan pada nasabah perempuan.

Ketiga, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir) dan kelompok usaha rentan (mikro).

"Dengan arahan yang demikian, kami menyakini pemerintah mampu memberikan terobosan untuk keluar dari permasalahan ekonomi bangsa saat ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika