REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta pemerintah lebih serius menangani isu konflik berbasis agama. Hak itu perlu dilakukan seiring dengan meletupnya sejumlah konflik dan demonstrasi yang merusak kerukunan umat beragama.

"Bila pemerintah tidak segera menangani, maka hal itu bisa menjadi bom waktu yang akan membahayakan keutuhan bangsa," ujarny di Kendari, Jumat (30/10).

Hal ini disampaikan Mahyudin menanggapi demo penolakan pembangunan masjid di Papua dan penolakan masyarakat terhadap gereja di Singkil, Aceh. Menurutnhya, pemerintah perlu terus-menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat ketaatan terhadap konstitusi dan pengamalan kebhinekaan.

Ia mengatakan, para pihak tidak boleh memaksakan kehendaknya karena negara diatur dengan konstitusi. Untuk itu, masyarakat juga harus taat konstitusi. Bila tidak taat konstitusi, yang terjadi adalah anarki dan kekacauan.

Selain itu, dia mengatakan, intelijen juga harus diperkuat. "Intelijen harus sigap dan cepat, sehingga tindakan pencegahan bisa dilaksanakan," ucapnya.

Dengan demikian akan mencegah terjadinya letupan konflik yang membuat masyarakat menjadi korban. Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah juga harus arif terkait konflik tempat ibadah. Bila tidak ada peraturan yang dilanggar seharusnya pemda memberikan izin untuk membangun. Namun, perlu dipertimbangkan pula tata letak rumah ibadah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika