REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sudah saatnya keuangan syariah berperan dalam pembangunan infrastruktur. Karena itu, persiapan ke arah sana harus diperkuat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan, ada hubungan positif infrastruktur dengan perkembangan ekonomi. Infrastruktur bagus akan menundang investasi. Di sisi lain warga juga terpebuhi kebutuhaanya.
OJK tak menutup mata ada celah antara kemampuan dengan keinginan pemerintah untuk pembangunan infrastuktur nasional. OJK sebagai regulator punya peran untuk mendukung itu.
Pembiayaan infarstruktur butuh modal besar dengan waktu panjang sehingga butuh likuiditas besar. ''Risiko muncul karena pembiayaan infrastruktur butuh instrumen yang bisa memenuhi kebutuhan itu,'' kata Muliaman dalam Konferensi Internasional Keuangan Islam, Kamis (12/11).
Sukuk terbukti sukses membiayai aneka proyek domestik di berbagai negara. Ini berarti keuangan Islam bisa memenuhi kebutuhan pasar.
Lembaga keuangan syariah jadi punya peluang untuk ambil bagian. Sehingga kelak mereka tidak hanya berurusan dengan yang kecil dan tradisional tapi juga yang besar seperti infrastruktur.
Mengutip Bloomberg, sukuk global turun dari 40,7 miliar dolar AS menjadi 29,1 miliar dolar AS. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang setara satu triliun dolar AS. Sementara Indonesia butuh setidaknya satu triliun dolar AS dalam lima tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika