REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa perhatian para pemangku kepentingan terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semakin serius. Untuk itu, sinergi dinilai bisa menjadi kunci dalam memajukan BUMD ke depan. 

Hal tersebut disampaikan Yusharto dalam pidatonya pada acara TOP BUMD Awards 2025, yang diselenggarakan di Dian Ballroom Hotel Raffles, Jakarta, Senin (28/4/25) lewat keterangan tertulis.

Yusharto menilai, untuk menjadikan BUMD optimal dalam pelayanan publik tidaklah mudah, namun proses inilah yang sedang dilakukan pembenahan. Untuk itu, ia mengajak para pemangku kepentingan harus memiliki satu persepsi untuk mengembangkan dan memperbaiki good corporate governance setiap BUMD di pemerintah daerah.

“Bicara BUMD, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik BUMD perbankan, BUMD air minum, BUMD migas, dan BUMD lainnya, diharapkan bersinergi. Ini akan menjadi kunci untuk kita memajukan BUMD ke depan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan bahwa BUMD menjadi salah satu konsen di Kemendagri maupun daerah, sebab akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia memandang perlunya dukungan penuh dari pemangku kepentingan, setidaknya kepastian payung hukum BUMD.“Hal ini penting guna memberikan keyakinan dalam melakukan pengelolaan BUMD dan memberikan kepercayaan bagi pihak lain,” jelasnya. 

Di sisi lain, sebagai salah satu saluran pelayanan publik, BUMD diminta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika