REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ia mendapat mandat Presiden Joko Widodo untuk mengawal investasi yang masuk dari Cina.  Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

"Pada dasarnya itu tujuannya lebih untuk meningkatkan investasi. Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa kita ini banyak sekali perlu membangun negeri kita. Berarti kita harus banyak investasi," ujar Rini, Selasa (24/11).

Menurut Rini, untuk menopang pembangunan infrastruktur dalam negeri selama lima tahun ke depan maka Pemerintah tidak akan bisa dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan dari dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan investasi dari negara luar.

"Infrastruktur total ya yang saya katakan termasuk energi, transportasi, dan lain-lain. Itu kira-kira Rp 5.000 triliun, yang tidak mungkin kita mendapatkan dari pendanaan dalam negeri. Berarti kita perlu mengundang investor dari luar," ujar dia.

Rini menjelaskan, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/11), Jokowi telah menunjuk beberapa menteri yang ditugaskan mengawal investasi. (Baca: Pemerintah Kejar Investasi Cina)

"Jadi menteri-menteri dikasih assigment, dalam arti dikasih tanggung jawab yaitu Pak Tom Lembong untuk Eropa, Pak Rudiantara untuk Amerika, terus saya untuk Tiongkok, Pak Sofyan Djalil untuk Jepang, gitu-gitu. Tapi lebih ke untuk menarik investor-investor," jelas dia.

Kendati demikian, Rini masih enggan membeberkan secara rinci bagaimana mekanisme pengawalan yang akan diterapkan.

"Saya juga tidak tahu. Pada dasarnya itu tujuannya lebih untuk meningkatkan investasi," ujar Rini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika