REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Yaman mengajukan gencatan senjata pada PBB selama tujuh hari untuk melakukan pembicaraan damai, Senin (7/12). Presiden Yaman, Abd Rabbu Mansour Hadi mengatakan pada PBB ia telah meminta koalisi pimpinan Saudi memulai gencatan senjata pada 15 Desember.

"Saya telah memberitahu kepemimpinan koalisi tentang gencatan senjata selama tujuh hari, mulai 15 Desember hingga 21 Desember," kata Hadi dalam suratnya pada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

(Baca: ISIS Mengaku Bunuh Gubernur Aden)

Momen ini akan dimanfaatkan untuk upaya konsultasi sekaligus memperbarui komitmen Houthi.

Surat Hadi juga dikirimkan kepada Dewan Keamanan PBB. Wakil khusus PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed mengatakan pemerintah Hadi dan Houthi telah berkomitmen untuk proses damai yang disponsori Dewan Keamanan.

Hadi berharap PBB bisa memastikan Houthi akan menghargai gencatan senjata. Selanjutnya mengambil langkah praktis untuk memastikan gencatan senjata permanen. "Sehingga pasukan koalisi tidak akan berurusan dengan pelanggaran gencatan senjata," kata Hadi.

(Baca: Perundingan Yaman Berlangsung 15 Desember di Swiss)

Ia menambahkan, gencatan senjata ini bermaksud untuk menciptakan atmosfer kondusif dalam konsultasi pimpinan PBB yang akan dihadiri pemerintah dalam beberapa hari kedepan. Sehingga pertumpahan darah bisa dihentikan dan upaya medis juga bantuan kemanusiaan dapat dilanjutkan.

Baca juga:

Kepala Babi Dibuang di Toilet Dekat Mushala Universitas Western Australia

Pentagon Konfirmasi Kematian Pemimpin ISIS di Libya

Ikuti Whatsapp Channel Republika