REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi VI DPR melalui Panitie Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) akan mencari formula terbaik setelah BP Batam dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar potensi Batam akan kembali seperti semula.
"Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam bisa bermanfaat secara maksimal bagi bangsa Indonesia," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ), yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Farid Al Fauzi di Jakarta, (7/3)).
Selain Farid Al Fauzi dari Fraksi Partai Hanura (FHanura), tiga fraksi lainnya berpendapat senada, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).
"Kan menjadi aneh saja sebenarnya. Anggaran disahkan oleh pusat, tetapi dibawah gubernur. Ini tidak sinkronkan sebenarnya. Kawasan khusus oleh pusat bukan oleh otonomi daerah (Otda). Contohnya, Batam itu mengembangkan visi misi di jakarta," jelasnya.
Dia mengungkapkan, dalam pembahasan Panja FTZ selama ini, BP Batam sudah diasumsikan berada di bawah pemerintah pusat. "Nanti lebih dalam dikaji di Panja, karena posisi sekarang tidak sinkron kan BP Batam dikelola Gubernur tapi penentuan kebijakan visi dan misinya disusun di Jakarta," tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR dari FPKS, Refrizal berpandangan, dengan misi bersaing dengan Singapura, sudah seharusnya BP Batam di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Presiden. "Harus dicari cara agar ‘roh’ seperti maksud Presiden BJ Habibie waktu mendirikan BP Batam, hidup kembali," kata Refrizal.
Selama ini Refrizal menilai sering terjadi konflik kepentingan di Batam. Inilah yang harus diakhiri melalui pengelolaan langsung oleh pusat. "Sempat dikelola Gubernur Kepulauan Riau, distribusi jadi lahan kacau, pejabat daerah campur tangan,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR dari FPD, Melani Leimena Suharli (Fraksi Demokrat) menilai dengan di bawah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.
"Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Bahasan selanjutnya, supaya lebih mantap, seperti apa,” kata Melani.
Anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Juliari Pieter Batubara menegaskan, pemerintah pusat hendaknya segera menentukan sasaran BP Batam.
"Makanya saya bilang bahwa pemerintah pusat tentukan dulu sasaran atau target kerja dari BP Batam, buat roadmapnya,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika