Selasa 05 Apr 2016 17:05 WIB

Wali Kota Bekasi Minta Ulama Jaga Harmonisasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengajak seluruh tokoh ulama di wilayah itu untuk menjaga dan memperkuat harmonisasi di tengah situasi masyarakat yang heterogen.

"Harus ada harmonisasi terhadap hubungan bermasyarakat dan bernegara. Hidup kita harus saling menghormati satu sama lain," katanya di Bekasi, Selasa (5/4). Hal itu dikatakan Rahmat dalam agenda silaturahim Pemkot Bekasi bersama sejumlah tokoh agama setempat yang berlangsung di Islamic Center Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Menurut dia, Kota Bekasi saat ini telah mengalami kemajuan pesat dalam proses pembangunan daerah melalui fisik infrastruktur maupun kegiatan kerohanian. Dia menjelaskan, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati proses pembangunan.

Dikatakan Rahmat, Kota Bekasi saat ini dihuni sekitar 2,6 juta jiwa yang berlatar belakang multietnis, warga asal Jawa saat ini mendominasi dengan total 33 persen. Ada pun suku Betawi yang merupakan warga asli Kota Bekasi saat ini tinggal tersisa 28 persen kemudian disusul oleh suku Sunda sebanyak 18 persen.

"Data Badan Pusat Statistik menyebutkan saat ini ada 2,6 juta jiwa warga Kota Bekasi. Masyarakat miskin masih ada 15 persen, 60 persen menengah ke atas," katanya.

Dalam tiga tahun kepemimpinannya, sebagai kepala daerah di Kota Bekasi, Rahmat mengakui telah muncul beragam kebijakan pemerintah yang masih belum mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dengan latar belakang kepentingan berbeda.

"Yang dilihat hak asasi manusia (HAM). Dalam tiga tahun perjalanan ada kesalahan saya sebagai kepala daerah," katanya di hadapan para ulama. Namun demikian, pihaknya tetap berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan dari visi misi kepala daerah terpilih.

"RPJMD disepakati dengan DPRD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement