REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB mengatakan, status Dataran Tinggi Golan tak akan berubah. Mereka menolak klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan Dataran Tinggi Golan akan tetap berada di bawah kendali Israel untuk selamanya.

Aljazirah melaporkan, dewan beranggotakan 15 negara tersebut sepakat pada Selasa (26/4) bahwa status Golan tetap tak berubah. Presiden Dewan Keamanan PBB yang juga Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi mengatakan, ia teringat pada resolusi 1981 yang menyatakan keputusan Israel memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan pemerintahan di Dataran Tinggi Golan tak memiliki efek internasional.

Liu mengatakan, para anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Netanyahu awal Bulan ini. Kala itu, Netanyahu menyatakan Golan akan tetap berada di bawah kendali Israel selamanya.

Menanggapi hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengeluarkan pernyataan yang menolak keluhan Dewan. Menurut dia, menggelar pertemuan terkait topik ini benar-benar mengabaikan realitas di Timur Tengah.

"Sementara ribuan orang sedang dibantai di Suriah, dan jutaan warga menjadi pengungsi, Dewan Keamanan telah memilih untuk berfokus pada Israel, satu-satunya demokrasi sejati di Timur Tengah. Ini disayangkan bahwa pihak yang berkepentingan mencoba menggunakan dewan untuk memberikan kritik yang tidak adil kepada Israel," ujarnya.

Deklarasi Netanyahu pada 17 April soal Golan dilakukan saat sidang kabinet pertama Israel di Golan, sejak daerah itu direbut pada 1967 oleh Israel serta aneksasinya pada 1981. Aneksasi Israel terhadap Golan tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Upaya perdamaian Israel-Suriah terkait Golan telah dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat. Golan merupakan rumah bagi 23 ribu warga Israel. Liu menambahkan, dewan mendukung pengaturan untuk negosiasi menyelesaikan isu ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika