Menpora: Tugas Pemerintah Selanjutnya Mengawal KLB PSSI

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan kesiapannya untuk mengawal kongres luar biasa (KLB) PSSI pascapencabutan sanksi penangguhan oleh federasi sepak bola internasional (FIFA).

"Tugas pemerintah selanjutnya yakni mengawal para pemilik suara PSSI untuk melakukan KLB, sehingga kami berharap jangan disia-siakan kesempatan dan kepercayaan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam organisasi sepak bola itu," tuturnya di sela-sela menghadiri kegiatan wisuda di IAIN Jember, Jawa Timur, Sabtu (14/5).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada FIFA yang telah mencabut sanksi penangguhan terhadap Indonesia dan hal tersebut sebagai pertanda bahwa FIFA "sehati" dengan pemerintah yang memiliki komitmen untuk mendorong perubahan sepak bola yang lebih baik di Indonesia.

"Pemerintah akan mengawal KLB PSSI tersebut dan reformasi harus terus berjalan, sehingga dipastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang menghalang-halangi diselenggarakan KLB tersebut," ucap pria yang akrab disapa Cak Imam itu.

Dalam statuta PSSI pasal 30 ayat 2, KLB bisa digelar jika 2/3 anggota pemilik suara menginginkannya dan keinginan mereka juga harus disertai dengan pernyataan tertulis, serta KLB baru bisa digelar tiga bulan sejak permintaan dari 2/3 anggota pemilik suara diterima secara resmi.

"Terkait dengan pelaksanaan KLB, merupakan kewenangan para pemilik suara dan pemerintah hanya mendorong dan memastikan niat untuk berubah yang merupakan komitmen FIFA dan pemerintah untuk federasi sepak bola yang lebih baik," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Cak Imam mengatakan pembekuan PSSI merupakan peringatan pemerintah yang harus dijadikan pelajaran penting oleh PSSI karena pemerintah ingin membantu dunia olahraga, terutama sepak bola yang harus menjadi kebanggaan nasional, alat pemersatu negeri, dan industri sepak bola dari hulu hingga hilir juga harus sehat.

"Industri sepak bola harus bisa menghasilkan dan menyejahterahkan semua yang terlibat baik pemain, pelatih, wasit, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam sepak bola, sehingga jangan lagi mengandalkan kartel dan tidak boleh tunduk pada mafia karena pemerintah sudah memberikan peringatan yang tegas," katanya.