REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai persoalan data pangan nasional sudah kronis atau diragukan keakuratannya sehingga perlu segera dibenahi. Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, pihaknya menemukan data pangan yang sama digunakan dalam pengambilan kebijakan, padahal tiap tahunnya terjadi perubahan lahan.
"Ada persoalan data yang sudah kronis terkait lahan seperti luas lahan produktif, hasil produksi, dan sebagainya," ujar Rizal saat jumpa pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (20/6).
Rizal menuturkan, saat ini Indonesia sedang dihadapkan kembali pada permasalahan pangan. Kesenjangan antara kebutuhan pangan dan pengadaan pangan nasional menjadi pemicu terjadinya kegaduhan publik, terutama perdebatan mengenai apakah pengadaan pangan dipenuhi dari dalam negeri atau impor.
Sebenarnya, kata Rizal, permasalahan yang lebih mendasar adalah sejauh mana Indonesia dapat menghitung kebutuhan pangannya secara tepat dan akurat serta menggunakan strategi yang jitu untuk melaksanakan pengadaan pangan nasional.
"Kami telah melakukan pemeriksaan kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja pengadaan dan penyaluran pupuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia," ujar Rizal.
Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Blucer Wellington mengatakan, data-data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan seperti impor pangan harus memiliki dasar dan rasionalisasi yang kuat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengambil keputusan yang tepat pula.
"Kita harus gunakan data yang lebih akurat. BPK ingin memberikan rekomendasi bagaimana caranya agar mampu mengatasi masalah yang sudah lama dan sering terjadi ini," ujar Blucer.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mempersoalkan ketidaksamaan data pangan nasional yang ada saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuan dinilai masih sarat kepentingan pejabat setempat, mulai dari bupati hingga menteri, sehingga besar kemungkinan terdapat penyelewengan angka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika