REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Perwakilan ulama dari sejumlah pondok pesantren memprotes tarian erotis di tempat terbuka. Tarian erotis tersebut digelar gabungan penggemar motorcros di Pamekasan, Jawa Timur pada Ahad (24/7) lalu.
"Tontonan dengan gaya 'telanjang aurat' seperti itu tidak layak, karena di tempat terbuka dan bisa ditonton semua orang," kata juru bicara ulama Pamekasan Kiai Abdul Aziz, Rabu (27/7).
Tidak hanya memprotes, kiai pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah ini bahkan mendatangi Pendopo Pemkab Pamekasan, guna mempertanyakan kebijakan pemkab memperbolehkan tarian erotis digelar di Pamekasan. Padahal, dia menhgatakan Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang menerapkan kebijakan politik menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).
"Tidak seharusnya, pemkab memperbolehkan adanya pertunjukan yang menyajikan tarian-tarian yang bertentangan dengan syariat Islam," katanya.
Oleh karenanya sambung Ketua Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan ini, ulama datang secara langsung, guna menyampaikan pernyataan sekaligus mempertanyakan kebijakan pemkab memperbolehkan adanya pertunjukan tarian erotis itu. "Kebijakan politik tentang penerapan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam (Gerbang Salam) ini kan dari pemkab, maka yang paling bertanggung jawab apabila ada kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam adalah pemkab," kata dia.
Selain itu, yang memberikan izin terkait tontonan adalah pemkab. Karena itulah para ulama meminta pertanggung jawaban pemkab terkait hal ini.
Protes yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua DPRD Pamekasan Halili. Adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii ini menyatakan, pemkab harus meminta pertanggung jawaban kepala panitia penyelenggara latihan motorcros, terkait pementasan tarian erotis di tempat umum itu. "Yang sangat ironis, karena kejadian itu ditonton banyak anak-anak," kata Halili.
Secara terpisah, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan, akan menyelidiki pementasan tarian erotis itu. "Saya sangat terkejut dengan adanya kegiatan itu. Makanya, panitia penyelenggara kegiatan akan kami panggil untuk mempertanggungjawabkan hal itu," kata bupati.
