REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memenuhi janjinya untuk mengevaluasi APBN Perubahan 2016. Meski baru menjabat sebagai Menkeu sejak Rabu (27/7), Sri sudah memutuskan merombak postur APBNP 2016 dengan memangkas belanja hingga Rp 133,3 triliun.
Keputusan Sri melakukan penyesuaian APBNP 2016 telah disampaikan dan disepakati dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8).
"Penyesuaian perlu dilakukan agar APBN menjadi lebih kredibel," kata Sri menyampaikan hasil rapat sidang kabinet paripurna.
Sri menyampaikan, pemerintah akan mengurangi belanja kementerian dan lembaga Rp 65 triliun. Kemudian transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Kata Sri, pemangkasan ini ditujukan hanya untuk belanja yang dianggap tidak menunjang program-program prioritas.
"Yang dikurangi berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, dan juga pembangunan gedung," kata Sri.
Sri menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan untuk mencegah pelebaran defisit anggaran. Menurut dia, penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengungkapkan, penerimaan perpajakan masih akan mengalami tekanan yang sangat berat.
"Menurut perhitungan kami, penerimaan negara dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp 219 triliun," ungkap Sri. Oleh karena itu, tambah dia, penyesuaian dari sisi belanja perlu dilakukan agar defisit tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan krisis kepercayaan terhadap APBN.
Sri menambahkan, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan terus menyisir belanja K/L yang bisa dikurangi.