REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Korea Utara (Korut) tak gentar dengan ancaman sanksi dari PBB dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah Korut pada Ahad (11/9) menyatakan, sanksi setelah percobaan nuklir terbaru yang mereka lakukan sebagai suatu hal yang 'menggelikan'.
Korut bahkan bersumpah untuk terus memperkuat kekuatan nuklir dan mengabaikan apapun yang akan terjadi.
Negara yang terisolasi itu melakukan uji coba nuklir terbaru pada Jumat (9/9) lalu, dan mengklaim telah menghasilkan ledakan terbesar. Korut mengatakan, telah menguasai kemampuan memasang hulu ledak pada rudal balistik. Ini mengancam negara-negara tetangga, seperti Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.
Tindakan Korut ini membuat AS menggelar pertemuan khusus dengan para pejabat Jepang. AS mengatakan, akan mengeluarkan sanksi sepihak pada Korut.
Demikian pula dengan Korsel yang melaporkan bahwa militer negara itu telah berencana menggunakan serangan rudal untuk memusnahkan area Pyongyang. Ini dilakukan, hanya jika ancaman serangan nuklir Korut terlihat.
Dewan Keamanan PBB juga mengecam keputusan Korut yang kembali melaksanakan tes nuklir. Anggota negara dalam Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, dan Prancis akan mulai bekerja melaksanakan resolusi sanksi, dengan mendorong seluruh pihak.
Korut menegaskan rencana sanksi tersebut tidak akan berarti apapun. Langkah-langkah untuk mengembangkan teknologi nuklir akan terus dilakukan dalam upaya melindungi negara itu dari ancaman.
"Seperti yang kami jelaskan, langkah memperkuat teknologi nuklir nasional secara kualiats dan kuantitas adalah upaya melindungi martabat negara kami dari ancaman negara lain, khususnya AS," ujar pernyataan Pemerintah Korut, dikutip kantor berita KCNA, Ahad (11/9).
Korut juga mengatakan dengan kesuksesan peluncuran nuklir itu, musuh-musuh utama mereka akan lebih berhati-hati dengan negara itu. Mulai dari AS dan negara-negara tetangga Korut, yakni Korsel dan Jepang tak akan menyangkal posisi mereka sebagai negara yang menguasai senjata nuklir.