Komite Pemilihan Nilai Kemenpora Kembali Intervensi PSSI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemilihan Persatuan Sepak Bola Indonesia (KP PSSI) menilai, desakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar Kongres Tahunan federasi nasional digeser ke Yogyakarta, tak patut dilakukan.

Ketua KP, Agum Gumelar mengatakan, desakan memindah Kongres Pemilihan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tak lain merupakan pemaksaan. Agum menerangkan, keputusan penunjukkan tuan rumah Kongres PSSI 2016, sudah melewati prosedur yang sah.

Sementara desakan Kemenpora, muncul belakangan ketika badan induk sepak bola nasional tersebut, meminta rekomendasi persetujuan. "Itu namanya ancaman. Itu intervensi. Dan itu tidak boleh," tegas dia, saat acara ramah tamah bersama para calon Ketua Umum PSSI di kediamannya, Jakarta, Senin (3/10).

Mantan Ketua Umum PSSI 1999-2003 itu mengatakan, sebetulnya Menpora Imam Nahrawi boleh saja mengusulkan tempat pelaksanaan Kongres Tahunan. Namun usulan tersebut, juga harus mengikuti prosedur yang ada di federasi nasional.

Artinya, menurut dia, usulan tempat pelaksanaan kongres tersebut, semestinya jauh hari direkomendasikan pemerintah sebelum adanya keputusan Komite Eksekutif (Exco). Namun, dikatakan Agum belakangan Kemenpora seperti kembali membikin gaduh baru. Yaitu, dengan mengancam tak memberikan rekomendasi dan persetujuan apabila Kepengurusan PSSI, tetap melaksanakan Kongres Tahunan di tempat dan waktu yang sudah diputuskan.

"Menpora sah-saja memberikan (usulan) tempat. Tentu itu harus juga dikomunikasikan lewat jalur yang baik. Bukan perintah," ujar Agum.

Dia menambahkan, persoalan tuan rumah pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI, harus tetap digelar di Makassar, Sulsel. "PSSI juga, cobalah melakukan pendekatan yang baik. Jangan saling keras kepala," sambung dia.

Exco PSSI, awal Agusuts lalu, sudah memutuskan gelaran Kongres Tahunan bakal diselenggarakan di Makassar, Sulsel. Dalam keputusan tersebut, Kongres Tahunan dihelat pada 17 Oktober mendatang.

Namun Menpora Imam pada awal September lalu mengeluarkan surat keputusan yang isinya menolak memberikan izin dan rekomendasi jika PSSI tetap melaksanakan kongres di Makassar. Kemenpora meminta agar Kongres PSSI digelar di Yogyakarta.

Desakan Menpora Imam tersebut sebenarnya mendapat dukungan. Kelompok 85 (K-85) yang mengklaim menguasai lebih dari 90-an suara dari 107 pemilik suara di federasi nasional, meminta agar Exco PSSI menganulir penunjukkan Makassar sebagai tuan rumah kongres.

Akan tetapi, sikap tersebut ditentang Kepengurusan PSSI. Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan mengingatkan, penunjukkan tuan rumah pelaksanaan kongres sudah final dan tak bisa diubah.