REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, membantah MUI melakukan politik kekuasaan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Zainut Tauhid mengatakan, tuduhan MUI sudah melakukan politik kekuasaan adalah sebuah kebohongan dan fitnah yang sangat keji.

"MUI berharap kepada semua pihak untuk tidak menebarkan fitnah dan kebohongan. Karena hal itu justru akan memperkeruh keadaan," kata Zainut kepada Republika.co.id, Senin (17/10).

Sikap tegas MUI terhadap Ahok semata dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam. "MUI melaksanakan tugas untuk menjaga umat dari berbagai pemikiran yang keliru dan akidah yang salah. MUI mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok yang sempit," kata Zainut Tauhid.

Menurut dia, MUI menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dalam sebuah negara yang majemuk sangat rentan terjadi gesekan, sehingga setiap potensi yang mengarah terjadinya gesekan harus segera dicegah. Karena hal itu akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan pendapat dan sikap MUI terhadap pernyataan Ahok yang menyinggung surah al-Maidah 51, Zainut menegaskan pernyataan sikap itu sudah sesuai dengan peran dan kewenangan MUI. Pernyataan sikap MUI jauh dari kepentingan politik sempit, apalagi terkait dengan hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta.

"MUI berpandangan bahwa pernyataan Saudara Ahok dapat mengancam harmoni kehidupan umat beragama dan kebhinekaan bangsa Indonesia," kata Zainut. Karena itu, MUI meminta kepada aparat keamanan agar segera bertindak sebelum persoalannya melebar kemana-mana.

Pernyataan ini menanggapi Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Ahad (16/10), yang menuduh MUI terlibat politik kekuasaan. Hal itu disampaikan Bonar terkait pernyataan sikap MUI yang meminta aparat menindak tegas kasus dugaan penistaan agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika