Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Sejumlah pegawai honorer pemerintah, pegawai tetap non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pegawai pemerintah tidak tetap, tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS dan Pegawai kontrak di Pemerintahan yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Kamis (15/12).
Dalam aksinya tersebut mereka meminta DPR untuk segera membahas revisi UU ASN.
Advertisement