#revisi-uu-asn

Kamis , 28 Sep 2023, 05:25 WIB

Nasionalisasi dan Dwifungsi ABRI

Sejak 1950-an hubungan RI-Belanda makin memburuk. Apalagi soalnya kalau bukan masalah Irian Barat. Kala itu, tiap pergantian kabinet salah satu programnya adalah merebut Irian Barat. Karena tidak digubris Belanda,...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Senin, (13/2).

Rabu , 27 Sep 2023, 15:34 WIB

Pemerintah tak Masukkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer ke Revisi UU ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, keduanya juga bersepakat untuk tak memasukkan norma terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu ke revisi tersebut.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar...

Rabu , 27 Sep 2023, 04:42 WIB

Tok! TNI-Polri Boleh Jadi ASN

JAKARTA -- Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati...

Selasa , 26 Sep 2023, 19:21 WIB

Revisi UU ASN: TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat dalam...

Selasa , 26 Sep 2023, 16:14 WIB

Menpan RB: Revisi UU ASN untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat...

Selasa , 26 Sep 2023, 15:40 WIB

Revisi UU ASN Segera Disahkan, Diklaim tak Ada Perbedaan Hak PNS dan PPPK

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro mengatakan pembahasan Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mencapai tahap akhir

Selasa , 26 Sep 2023, 15:25 WIB

Komisi II: Revisi UU ASN Masuki Tahap Akhir dan Melindungi Honorer

Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (ilustrasi)

Selasa , 26 Sep 2023, 15:10 WIB

Komisi II-Pemerintah Sepakat untuk Sahkan Revisi UU ASN dalam Paripurna

Rabu , 13 Sep 2023, 19:53 WIB

Menpan RB Rekrutmen ASN Tiga Kali Setahun dalam RUU ASN Terbaru

Selasa , 05 Sep 2023, 17:23 WIB

Kemenpan-RB Lebur 1.031 Aturan Jadi Satu PP dan Kebut Revisi UU ASN

Sabtu , 05 Aug 2023, 23:59 WIB

Kemenpan-RB: Revisi UU ASN Solusi Persoalan Tenaga Honorer

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama pimpinan delapan fraksi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Sebanyak delapan fraksi DPR yaitu Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan PAN menolak sistem proposional tertutup dan akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih maju.

Rabu , 01 Feb 2023, 15:34 WIB

Soal Revisi UU ASN, DPR Akui Masih Belum Temukan Formula Tepat untuk Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 15 Dec 2022, 17:59 WIB

Guru TK, Penjaga Sekolah, Dokter, Sampai Penyuluh, Ini Daftar Honorer yang Bakal Dibahas

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.

Kamis , 15 Dec 2022, 17:49 WIB

Revisi UU ASN: Tenaga Honorer Bisa Diangkat Mulai 2023

Kamis , 15 Dec 2022, 17:43 WIB

Ini 2 Pasal Baru Soal Honorer di UU ASN yang Masuk Proglegnas 2023

Jumat , 24 Sep 2021, 20:48 WIB

Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Rabu , 30 Jun 2021, 19:09 WIB

RUU ASN Hapus Lembaga KASN, Ini Kata Ketua KASN

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro

Pakar: Perlu Buat Sistem Birokrasi agar tak Partisan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang perlu membuat sistem dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar birokrasi Indonesia tidak partisan. Hal ini agar tidak terjadi politisasi terhadap para birokrat. "Birokrasi harus netral karena tidak bisa dipaksa untuk partisan. Kalau partisan, nanti birokrasi tidak profesional," kata Siti Zuhro dalam...