REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di awal tahun 2017 pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan tarif dasar Llistrik (TDL) pelanggan 900 volt sebesar 123,4 persen secara berkala. Dan juga menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 300. Sebelumnya pemerintah juga telah menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor sebesar 2-3 kali lipat.
Terkait dengan ini Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nurrakhman meminta pemerintah Jokowi membatalkan keputusan menaikkan TDL dan harga BBM diawal tahun 2017. "Kenaikan TDL dan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu, membuat rakyat semakin tidak berdaya" ujar Nurrakhman melalui siaran tertulis, Kamis (5/1).
Senada dengan itu Ketua Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P Tanjung menyatakan tindakan pemerintahan Jokowi ini adalah tindakan yang sewenang-wenang tanpa mempedulikan nasib rakyat indonesia. "Rezim Jokowi menaikkan harga TDL dan harga BBM dengan tiba-tiba, ini membuat syok rakyat Indonesia, apalagi di tengah daya beli masyarakat lagi menurun," kata Riko.
Menurut Riko, untuk kesekian kalinya kebijakan Presiden Jokowi tidak berpihak kepada wong cilik. Dia berharap Presiden Jokowi bisa lebih bijak dalam memutuskan kenaikan TDL dan harga BBM ini. Karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Riko juga mengingatkan rezim Jokowi dengan kenaikan TDL dan Harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin di Indonesia. “Kenaikan tarif ini sudah tidak rasional, di satu sisi kenaikan penghasilan rakyat berbasiskan inflasi tapi beban yang mereka keluarkan naik berlipat ganda,” tutup Riko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika