REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengundangnya ke Gedung Putih pada Februari mendatang. Undangan itu disampaikan Trump saat melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu, Ahad (22/1).
"Perdana Menteri menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Presiden Trump untuk menempa visi bersama demi memajukan perdamaian dan keamanan di kawasan, dengan tidak ada kesenjangan antara Amerika Serikat dan Israel," tulis penyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel.
Menurut Netanyahu, tanggal pertemuan dengan Trump akan diatur dalam beberapa hari mendatang. Keduanya dilaporkan akan membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan nuklir Iran, proses perdamaian dengan Palestina, dan isu-isu lainnya.
Di Washington, Trump mengatakan, ia melakukan percakapan telepon yang cukup hangat dengan Netanyahu. Para wartawan Gedung Putih menanyakan hasil percakapan telepon tersebut, namun Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Sebelumnya, Netanyahu menyatakan, dalam percakapan telepon dengan Trump, ia akan membahas masalah ancaman yang datang dari Pemerintah Iran. Iran disebut telah menuduh Israel mengancam kebebasan warganya. "Saya berencana berbicara segera dengan Presiden Trump tentang bagaimana melawan ancaman dari rezim Iran yang menyerukan penghancuran Israel," kata Netanyahu, dikutip Aljazirah.
Netanyahu juga berbicara kepada rakyat Iran dalam Bahasa Inggris. Ia memberikan pujian layaknya seorang sahabat lama."Kami adalah teman Anda, bukan musuh Anda. Rezim saat ini sangat kejam, tapi orang-orangnya tidak. Rezim saat ini sangat agresif, tapi orang-orangnya hangat. Anda memiliki sejarah yang membanggakan. Anda memiliki budaya yang kaya. Tragisnya, Anda terbelenggu oleh tirani teokratis," ujar Netanyahu.
Sebelum pelantikannya, Trump telah berulang kali mengecam kesepakatan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia, termasuk AS. Meski demikian, Trump menolak mengatakan apakah ia akan meninjau kembali kesepakatan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika