REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cabang olahraga bulu tangkis terancam bakal tidak akan dipertandingkan dalam perhelatan SEA Games XXVII/2013 di Naypyidaw karena akan dicoret oleh tuan rumah Myanmar.
Kabar mengejutkan itu disampaikan oleh Ketua Umum KOI, Rita Subowo, dalam pertemuan dengan induk organisasi di Kantor KOI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1) bahwa Myanmar akan mencoret empat cabang yakni bulu tangkis, tenis, tenis meja, dan senam dari perhelatan SEAG yang akan digelar akhir tahun ini.
Disampaikan oleh Kasubid Humas dan Social Media PB PBSI, Ricky Soebagdja, dalam pertemuan tersebut PB PBSI diwakili Kabid Pengembangan Basri Yusuf dan Kasubid Pelatnas Christian Hadinata. Dalam pertemuan tersebut, muncul kabar yang tidak mengenakkan tersebut. "Kami mendapat kabar yang tidak menggembirakan itu setelah disampaikan langsung oleh Bu Rita dalam pertemuan tadi," kata Christian sebagaimana dikutip dari rilis PBSI.
Padahal, mengacu sejarah sejak masih bernama Southeast Asian Peninsular Games (SEAP) tahun 1959, cabang bulutangkis tidak pernah absen untuk dipertandingkan.
Dengan terancamnya cabang bulu tangkis tidak dipertandingkan di SEAG 2013, maka bisa dipastikan pundi-pundi emas bagi kontingen Indonesia juga akan menurun. Pasalnya, selama ini bulu tangkis menjadi salah satu tambang emas bagi kontingen Indonesia di setiap perhelatan SEAG.
Meskipun terancam bisa tidak dipertandingkan di SEAG 2013, kepastian nasib cabang bulutangkis dan cabang yang lain tersebut baru akan ditentukan dalam Council Member SEAG di Myanmar, 28-29 Januari. "PB PBSI akan segera berkirim surat kepada KOI untuk bisa melobi sejumlah negara kuat bulutangkis Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura, agar cabang bulutangkis tetap bisa dipertandingkan di SEAG Myanmar nanti," kata Christian.
"Sekjen PB PBSI Pak Koesdarto Pramono akan segera membuat surat resmi agar dalam Council Member SEAG nanti, KOI bisa memperjuangkan cabang bulutangkis tetap bisa dipertandingkan di SEA Games 2013 nanti," tambah Ricky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika