REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan persoalan pembiayaan proyek light rail transit (LRT) Jabodebek akan dibahas pada pekan depan. Sampai saat ini, pemerintah masih mencari formula mekanisme pembayaraan dan sumber dana bagi proyek LRT ini.

Meskipun skema pembiayaan baru akan dibahas pekan depan, PT Adhi Karya sebegai kontraktor yang pemerintah sudah bisa melakukan operasionalnya untuk menyelesaikan proyek LRT Jabodebek. 

"Untuk LRT Jakarta nanti pekan depan baru dibahas," ujar Budi di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (17/2).

Nilai investasi proyek LRT Jabodebek ini masih di kisaran Rp 23,3 triliun. Namun, pihaknya menilai angka ini bisa berubah ketika hasil audit independen bekerja seperti yang dilakukan pada LRT Palembang. 

Namun, Budi memastikan tak akan ada kontrak baru karena langsung terkoreksi pada pekerjaan. "Nilainya mungkin berubah, tapi tidak perlu ada adendum dan kontrak baru, nanti langsung terkoreksi," ujar Budi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan pihaknya akan menyiapkan dana sekitarr Rp 7 triliun untuk melanjutkan proyek LRT. Dana tersebut diperoleh dari penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan.

Dana ini disiapkan untuk menyediakan sinyal dan membangun lintasan rel. Langkah ini kemudian dikebut karena pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dan memasang target dapat beroperasi pada kuartal pertama 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika