REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 Sudirman Said ikut berbicara soal polemik antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah. Apalagi, setelah pernyataan dari pihak PTFI yang menyebutkan kalau perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut masih mengacu pada surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikirimkan oleh Menteri ESDM saat itu, Sudirman, kepada Bos Freeport McMoran saat itu yakni James Moffet.

Dalam konferensi pers, Presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc, Richard Adkerson mengatakan pihaknya telah bertindak tepat sesuai surat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 7 Oktober 2015 mengenai perpanjangan operasi. Sudirman saat itu menandatangani surat yang mengizinkan Freeport melanjutkan kegiatan operasi sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021.

"Kita percaya ini konsisten sesuai peraturan di Indonesia. Kami konsisten dengan surat dari pemerintah tanggal 7 Oktober 2015. Yang mana kita diberikan kepastian," kata Richard kepada awak media di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2).

Freeport menilai dalam PP 1 Tahun 2017 tidak ada kepastian hukum dan fiskal dalam investasi yang panjang dan besar milik mereka. Dalam Undang-Undang Minerba, menurut Richard, menyebutkan kontrak karya tetap berlaku untuk perizinan ekspor. Freeport, kata dia, juga telah membangun pabrik smelter di Gresik yang mengolah 40 persen hasil produksi PTFI.