REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Cirebon Energi Prasarana unit I membantu pasokan listrik untuk Jawa, Madura, dan Bali. Dengan kapasitas 660 megawatt, pembangkit ini telah dioperasikan sejak 2012.
Untuk mendukung kebutuhan listrik tambahan, Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto mengatakan pihaknya bersiap membangun PLTU Unit II. Kapasitasnya yang lebih besar diharapkan bisa menambah pasokan listrik.
"Sudah dimulai pekerjaan awal. Pemantapan lahan, pemagaran, jalan akses, kemudian desain dan DP ke manufacturing," kata Heru usai menemui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/3).
Heru menyebutkan proyek ini sedang dalam tahap final siklus untuk segera dibangun. Ditargetkan dapat segera beroperasi pada 2020 akhir. Dalam pembangunannya, Heru mengatakan, dibutuhkan dana sebesar 2,2 miliar dolar AS. Modal tersebut didapatkan dari pinjaman luar negeri dari Jepang dan Korea.
"Kita tambah 1.000 megawatt nilainya 2,2 miliar dolar AS. Semuanya ada loan ada equity. Loan 75 persen.
Equity-nya 25 persen," ujarnya.
PT Cirebon Energi Prasarana dikatakannya juga berkerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengadaan lahan. Lahan seluas 200 hektare dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang dianjurkan pemerintah. "Regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memanfaatkan tanah negara yang tidak termanfaatkan. Lokasinya di Kanci (Cirebon)," ucapnya.
Untuk pasokan batu bara, Heru mengatakan, mendatangkan langsung dari Kalimantan. Dengan kebutuhan mencapai 3,2 juta ton batu bara per tahun untuk Unit II. Sementara Unit I sebelumnya sebesar 2,3 juta ton batu bara.
Ia pun meyakinkan bahwa penggunaan batu bara dalam proyek listriknya tidak mengancam lingkungan. Sebab teknologi yang digunakan merupakan batu bara bersih yang menghasilkan emisi jauh di bawah ambang batas yang diatur pemerintah. "Saya sampaikan angkanya kalau batas pemerintah 750 mg per meter kubik. Kita hanya 212 mg per meter kubik. Jadi jauh dibawah," kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pun sangat mendukung proyek PLTU Unit II. Apalagi teknologi yang digunakan minim polusi. Heryawan berpesan, agar proyek listrik untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tersebut tidak melupakan wilayah sekitar. Diharap masyarakat sekitar tetap merasakan manfaat listrik yang dihasilkan.
"Jangan sampai ada peristiwa, di situ masyarakat paling dekat nggak kebagian. Makanya saya syaratkan tadi apapun masalahnya harus kebagian terlebih dahulu," ujar Heryawan.
Pria yang akrab disapa Aher ini menyebutkan harus ada perjanjian baik PT Cirebon Energi Prasarana serta PLN sebagai penyalur listrik. Gubernur pun mengaku akan mengawasi penyaluran listrik tersebut. Agar masyarakat sekitar PLTU tidak terlupakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika