REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PSSI bersama pemilik kesebelasan di Tanah Air, sepakat menjadikan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi Liga 1 2017. Dalam pertemuan federasi nasional bersama para menajer kesebelasan peserta kompetisi sepak bola tertinggi di dalam negeri tersebut, disepakatai sejumlah nama jajaran direksi pelaksana liga.
Ketua Umum PSSI, Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi mengatakan, ada 18 menejer klub yang hadir dalam pertemuan. Semuanya, setuju menjadikan Bendahara Umum PSSI, Berlinton Siahaan sebagai Direktur Utama PT LIB. "Sudah disetujui. Jajaran komisarisnya juga sudah ditunjuk," kata dia, usai pertemuan di Markas Komando Strategis Angkatan Darat (Makostrad), di Jakarta, Kamis (16/3).
Berlinton, menyingkirkan dua kandidat direktur utama lainnya, CEO Bali United, Pieter Tanuri, dan CEO PT Persib Bandung Bermartabat Glenn T. Sugita. Menemani Berlinton di kursi Direktur I dan II, ada nama Teddy Tjahjono dan Irzan Pulungan. Dua nama jajaran direktur lainnya, Direktur Marketing Risha Wijaya dan Direktur Kompetisi Ratu Tisha.
Selain itu, PSSI bersama 18 menejer klub Liga-1, juga menyetujui menempatkan Glenn sebagai Komisaris Utama LIB. Sedangkan Komisari I dan II, PSSI dan pemilik klub setuju menunjuk Dumoly F. Pardede dan Rambun Tjayo. "Kita masih dalam proses untuk pendaftaran (jajaran direksi) perusahaan baru ini," terang Edy.
Dengan persetujuan antara PSSI dan klub-klub Liga-1, memastikan LIB sebagai operator kompetisi sepak bola nasional tahun ini. Perusahaan tersebut, menggantikan PT Liga Indonesia, yang sejak 2009 diandalkan federasi nasional memutar kompetisi resmi. Edy menerangkan, PT LIB punya mengambil sistem pembagian saham serupa dari PT Liga.
Jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, pemilik saham mayoritas di PT LIB, yaitu 18 kesebelasan peserta Liga 1. Adapun PSSI, kata dia, setuju dengan cuma memiliki satu persen saham kepemilikan. "Sama seperti yang biasanya. Klub-klub memilik 99 persen saham. PSSI satu persen," sambung dia. Hanya, dia menambahkan satu persen saham milik federasi nasional mempunyai hak dominan dalam pengambilan keputusan di perusahaan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika