Sabtu 25 Mar 2017 16:18 WIB

Wapres: Perpres Asian Games Izinkan Pembelian tanpa Tender

Rep: agus raharjo/ Red: Budi Raharjo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua KOI Erick Thohir, Menpora Imam Nahrawi, dan Menko PMK Puan Maharani (dari kiri) menggelar konferensi pers usai rapat Asian Games bersama Inasgoc di Jakarta, Sabtu (25/3).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua KOI Erick Thohir, Menpora Imam Nahrawi, dan Menko PMK Puan Maharani (dari kiri) menggelar konferensi pers usai rapat Asian Games bersama Inasgoc di Jakarta, Sabtu (25/3).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kemunduran terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) soal Asian Games bukan masalah penting. Namun, Jusuf Kalla menegaskan Perpres sudah ditandatangai oleh Presiden Joko Widodo dan siap terbit pekan depan.

Menurut Jusuf Kalla, justru yang paling penting adalah isi dari Perpres itu. “Yang paling penting di situ boleh membeli tanpa tender seperti biasa proyek dan boleh memakai BLU (Badan Layanan Umum),” ungkap Jusuf Kalla usai memimpin rapat terbatas soal Asian Games di kantor Komite Olimpiade Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/3).

Jusuf Kalla menambahkan, kondisi saat ini memang butuh Perpres seperti itu untuk memastikan semua kesiapan penyelenggaraan Asian Games tepat waktu. Saat ini, masih tersisa waktu sekitar 17 bulan sebelum gelaran olahraga terbesar se-Asia ini digelar di Indonesia. Selain ada Perpres, juga ada BPKP dan LKPP yang dapat memberikan arahan serta pedoman dalam pengadaan barang sehingga tidak keliru.

Soal BLU yang boleh diterapkan dalam penyelenggaraan Asian Games oleh Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc), memungkinkan panitia untuk menggunakan dana yang masuk digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan. Jadi, seperti yang sudah diterapkan oleh BLU lain, setiap dana yang masuk ke panitia dapat digunakan untuk pembiayaan acara, tanpa perlu dimasukkan ke kas negara.

“Uang yang masuk dipakai juga untuk penyelenggara, tidak perlu masuk ke negara, kalau masuk ke negara ruwet sekali nanti, banyak orang yang kena pula,” tutur Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla kembali menegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk Asian Games. Yang diterapkan pemerintah adalah penghitungan ulang untuk efisiensi. Beberapa pembiayaan yang dapat dilakukan efisiensi misalnya soal besaran katering, tempat menginap karena adanya pemangkasan jumlah cabang olahraga. Hal itu membuat sekitar 2000 atlet dan ofisial berkurang di Asian Games tahun ini.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement