REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan haruslah mampu mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api. Anggota Komisi Keuangan DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan realisasi dari pengembangan KEK Tanjung Api Api harus segera diwujudkan.
Ia menilai KEK Tanjung Api Api adalah tulang punggung perekonomian Sumsel di masa depan. Namun, kata dia, tidak hanya Pemprov Sumsel yang harus bekerja keras. Pemerintah pusat pun harus memberikan dukungan penuh agar KEK Tanjung Api Api dapat berkembang seperti yang diharapkan.
"Jangan seperti Batam yang dari segala segi jauh lebih siap. Namun tidak kunjung beres karena dualisme yang masih tarik menarik antara kewenangan Badan Pengelolaan dan pemda," kata Hendrawan di Jakarta, Selasa (11/4).
Hendrawan menjelaskan, dalam pembangunan KEK Tanjung Api-api ini pemerintah pusat harus lebih bisa berperan aktif untuk mengawasi perkembangan kawasan tersebut. Hal itu, lanjut Hendrawan, agar para pelaku usaha di wilayah KEK Tanjung Api-api tersebut tidak kebingungan seperti yang saat ini dialami para pelaku usaha di Batam.
"Kita letih karena satu masalah belum beres tuntas, yang sebenarnya disebabkan karena kita mengerjakan tidak secara fokus, sehingga berdampak pada penguatan daya saing (ekonomi) kita saat ini," kata ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Ia mengatakan pembangunan KEK menjadi salah satu cara untuk memberdayakan daerah dan masyarakat sekitar. Ia menilai pemerintah jangan sampai terengaruhi oleh pihak pihak yang memang hendak menghambat proses pengembangan investasi ini.
Selain KEK Tanjung Api Api ada 11 wilayah lagi yang akan dibangun KEK. Sebelas wilayah itu adalah Arun Lhokseumawe (Aceh), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), dan Sorong (Papua Barat).Kemudian, Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), Tanjung Lesung (Banten), dan Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) Lalu, Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morotai (Maluku Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Bitung (Sulawesi Utara).
“Namun, dari 11 wilayah KEK yang telah siap hanya segelintir saja yang sudah menunjukkan perkembangan berarti, satu di antaranya adalah KEK Tanjung Api-api,” ujar Hendrawan.
Sekedar informasi, KEK Tanjung Api Api semula diusulkan oleh gubernur Sumatera Selatan, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 51/2014 pada 30 Juni 2014. Saat ini KEK Tanjung Api-api dalam tahap pengadaan lahan. Total lahan yang akan dibebaskan lebih dari 2.000 hektare (ha).
Adapun dukungan dari pemerintah adalah peningkatan status jalan Palembang-Tanjung Api-api menjadi jalan nasional, pembangunan jalur kereta api dan double track, pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api dan Tanjung Carat, serta pembangunan jalan tol Tanjung Api-api hingga Palembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika