REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panitia penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) masih memiliki banyak langkah untuk dilakukan agar dana awal dari pemerintah bisa segera cair. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani peraturan presiden (perpres) mengenai pengadaan barang dan jasa Asian Games 2018, dana yang dibutuhkan Inasgoc dari pemerintah tak bisa langsung cair.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Inasgoc, Harry Warganegara mengatakan saat ini pihaknya membutuhkan pejabat perbendaraan untuk bisa memproses dana tersebut. “Pejabatnya itu nanti yang dibutuhkan adan enam posisi tapi bukan enam orang ya. Nah ini yang kita perlukan selanjutnya,” kata Harry kepada Republika, Rabu (19/4).
Saat ini, lanjut Harry, pejabat perbendaharaan kabarnya sudah ditentukan beberapa di antaranya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hanya saja Kemenkeu tidak bisa memberikan semuanya. Namun, nantinya akan ditambah dari kementerian lain sehingga lengkap dalam enam posisi tersebut.
Meskipun begitu, Harry mengatakan, hingga saat Perpres Asian Games 2018 ditandatangani, belum ada kepastian siapa saja pejabat perbendaharaan tersebut. “Hanya saja itu (pejabat perbendaharaan) belum diserahkan kepada kita sehingga dana awal yang sudah ada itu belum bisa diturunkan,” jelas Harry.
Harry menerangkan, saat ini sebagian besar dari seluruh anggota Inasgoc hanya pekerja swasta bukan pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi itu, lanjut Harry, yang membuat Inasgoc yang kini merupakan satuan kerja memerlukan enam posisi pejabat perbendaharaan. “Jadi artinya, pejabat itu sudah ada dari Kemenkeu namun belum diserahterimakan ke Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahrga) dan baru diserahterimakan ke kami lagi. Harus ada hitam di atas putihnya,” ungkap Harry.
Jokowi menandatangani Perpres Asian Games 2018 pada Selasa (18/4) dan diumumkan dalam rapat terbatas di kantor presiden bersama kementerian terkait. Tak hanya itu, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla juga melakukan rapat negosiasi dengan Ketua Dewan Olimpiade Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al-Sabah dan Presiden Inasgoc, Erick Thohir untuk membahas soal pengurangan cabang olahraga, nomor pertandingan, serta sponsorship.