REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Tuntutan-tuntutan yang dibuat empat negara Arab terhadap Qatar, didisain untuk ditolak. Ultimatum mereka bertujuan bukan untuk menangani terorisme melainkan membatasi kedaulatan negerinya.
Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Qatar Syeh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani pada Sabtu (1/7). Menlu itu yang berbicara kepada wartawan di Roma mengatakan, Doha masih siap untuk duduk di meja perundingan dan membahas keluhan-keluhan yang diangkat oleh negara-negara Arab tetangganya.
Ia berbicara menjelang tenggat waktu yang ditetapkan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir bagi Doha untuk menerima 13 tuntutan. Para pejabat mengatakan tuntutan-tuntutan itu bertujuan untuk mengakhiri percekcokan yang meledak bulan lalu atas tudingan-tudingan bahwa Qatar mendukung terorisme, tuduhan yang dibantahnya.
"Daftar tuntutan ini dibuat untuk ditolak. Bukan dimaksudkan untuk diterima atau ... untuk dirundingkan," kata Syeh Mohammed, yang menambahkan bahwa Qatar bersedia melakukan dialog lebih lanjut dengan syarat-syarat yang layak.
Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup pemutusan hubungan dengan kelompok-kelompok teroris, penutupan saluran televisi satelit Al Jazirah, penurunan tingkat hubungan dengan Iran dan penutupan pangkalan udara Turki di Qatar.
Negara-negara Arab telah menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan itu tidak dapat dirundingkan dan memperingatkan bahwa langkah-langkah lebih lanjut yang tak disebutkan secara khusus akan diambil jika Qatar tidak mematuhi.
Tetapi Syeh Mohammed tak mau menyerah. "Menyangkut tuntutan-tuntutan tersebut dan sikap kami, kami sudah dari awal sangat jelas mengenai hal ini. Kami tidak akan menerima apapun yang melanggar kedaulatan kami atau apapun yang diberlakukan atas Qatar," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika