Senin 24 Jul 2017 21:52 WIB

In Picture: ACTA Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

.

Rep: Mahmud Muhyidin/Republika / Red: Edwin Dwi Putranto

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kanan) Wakil Sekjen Yustiana Dewi mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Bendahara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Agustyar (keempat kanan) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memperlihatkan pengajuan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kiri) Wakil Sekjen Yustiana Dewi (kanan) memperlihatkan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam Marantoko (tengah) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). Dalam uji materiil tersebut terutama terkait dengan keberadaan Pasal 222 dalam UU tersebut yakni membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ambang batas 20 persen jumlah kursi di legislatif atau 25 persen suara sah nasional.

sumber : Republika Foto
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
- 01 January 1970, 07:00
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme <em>Voting</em>
- 01 January 1970, 07:00
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme Voting
Berita Lainnya
...
gaya-hidup - Selasa , 14 Feb 2023, 16:36 WIB
Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini
...
gaya-hidup - Selasa , 14 Feb 2023, 15:52 WIB
Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya
...
gaya-hidup - Selasa , 14 Feb 2023, 15:45 WIB
1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan
...
gaya-hidup - Selasa , 14 Feb 2023, 15:38 WIB
Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak
...
gaya-hidup - Selasa , 14 Feb 2023, 14:17 WIB
Cara Efektif Turunkan Kolesterol Jahat di Tubuh, 5 Langkah Ini Patut Ditiru
Advertisement
Terpopuler
1
 In Picture: Semangat Siswa Sekolah Dasar Berlatih Seni Bela Diri Tapak Suci
2
 In Picture: Jaga Kelestarian Alam, BPKH Tanam 1.000 Pohon Mangrove
3
 In Picture: Katupek Dendeng Rabu dan Nasi Dagang, Kuliner Khas Padang Pariaman yang Melegenda
4
 In Picture: Saat Prajurit TNI AU Hibur Anak Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Cianjur
5
 In Picture: Eksotisme Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang
Terkini inpicture
Advertisement