REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tidak ingin kalah dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah menguji coba mobil listrik selama sepekan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa ternyata juga ingin mencoba keandalan mobil listrik buatan anak bangsa.
"Sesudah saya coba, mobil ini 'smooth', bagus. Hanya saja perlu diuji lebih lanjut terutama soal kelaikan terutama dari sisi keamanan," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Usai melakukan Rapat Koordinasi soal Mobil Listrik Nasional yang melibatkan tiga menteri yaitu Menteri BUMN, Mendiknas, dan Menristek, Hatta langsung menguji coba mobil listrik jenis "city car" ciptaan Dasep Ahmadi.
Mobil berwarna hijau yang dinamai Ahmadi Mesin 5.0 dikemudikan langsung oleh Hatta yang didampingi oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta pun mengitari dua kali taman di depan gedung Kemenko Perekonomian dengan kecepatan yang cukup tinggi, termasuk pada posisi mundur maju.
Kontan saja aksi yang dilakukan Hatta tersebut langsung diabadikan oleh wartawan.
Tidak cukup sampai di situ, ia juga mencoba menaiki mobil listrik jenis minibus ukuran 24 penumpang yang disiapkan oleh BPPT.
Menurut Hatta, dirinya sudah sering mencoba mobil listrik, terutama hasil buatan Dasep Ahmadi. "Dasep ini anak ITB, mobilnya sudah pernah saya gunakan. Sewaktu saya masih menjadi Ketua Ikatan Alumni ITB, kita sudah mendorong untuk mengembangkan mobil listrik ini," ujar Hatta.
Secara keseluruhan diutarakannya, pemerintah sangat optimistis mobil listrik nasional dapat diproduksi secara massal. "Sepertinya sudah oke semua, tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan segala sesuatunya agar dapat diproduksi secara massal," ujarnya.
Ia menuturkan, pada 2014 pemerintah menargetkan dapat memproduksi mobil listrik pada tahap awal sebanyak 10.000 unit untuk jenis "city car", maupun jenis mobil niaga dan bus.
Sejalan dengan pengembangan prototipe mobil listrik nasional itu, pemerintah juga akan memastikan kesiapan tiga hal pokok yaitu regulasi, insentif, dan kesiapan industri.
Insentif untuk mengembangkan mobil listrik nasional tersebut, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang paling lambat dikeluarkan sebelum 30 Agustus 2012. "PP itu akan mengatur soal insentif antara lain pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PpnBM) dan bea masuk," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika