REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana penerapan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan uang muka (down payment/DP) kredit kendaraan sebesar 30 persen membuat industri pertambangan menunda pembelian truk dan alat berat.

"Untuk itu sebaiknya pemerintah menunda rencana kenaikan uang muka dan menetapkannya secara lebih fleksibel. Kalau tidak bisa diterapkan pada tahun ini, sebaiknya ditunda sampai industri benar-benar siap," kata Hariara Tambunan, Presiden Direktur Ranyza Sejahtera Group, perusahaan berbasis sumber daya alam dan kelistrikan, di Jakarta, Jumat.

Menurut Hariara, kenaikan uang muka kredit pembelian kendaraan akan memukul industri pertambangan karena banyak perusahaan mineral di daerah yang menghentikan pembelian kendaraan operasionalnya.

"Sistem ekonomi yang mendorong kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang harus dilakukan pemerintah. Jika uang muka naik, perusahaan tambang tidak bisa menambah armada untuk pendistribusian barang," ujarnya.