REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan konsep produk dan proses pengembangan kendaraan peedesaan. Rampungnya konsep ini diharap bisa memacu industri otomotif dalam negeri agar mampu memproduksi kendaraan berupa alat angkut hasil pertanian dan perkebunan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dua prototipe kendaraan pedesaan yang telah selesai dibangun Kemenperin, disebut Generasi 2A dan Generasi 2B. Purwarupa ini nantinya bisa disempurnakan oleh pelaku industri yang ingin mengembangkannya.
“Tentu konsep kendaraan ini yang mobilitasnya bisa digunakan di seluruh daerah perdesaan. Bentuknya semi pikap, yang belakangnya bisa dipasang alat mesin pertanian dan perkebunan seperti untuk angkat kelapa sawit,” kata Airlangga melalui siaran pers, Jumat (1/9).
Menurut Airlangga, prototipe kendaraan niaga multiguna tersebut telah melalui sejumlah pengujian, diantaranya uji keselamatan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Kementerian Perhubungan serta pengujian emisi di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, BPPT. Sedangkan melalui Institut Otomotif Indonesia, prototipe ini akan lebih dikembangkan sehingga dapat diproduksi sesuai dengan kaidah-kaidah manufaktur.
Hingga saat ini sudah ada beberapa perusahaan dalam negeri yang berminat mengembangkan mobil pedesaan, misalnya, PT. Fin Komodo di Jawa Barat, CV. Karya Hidup Sentosa (produsen traktor Quick) di Yogyakarta, dan PT Astra Otoparts Tbk. Di Bekasi yang telah melakukan ekspor perdana mobil perdesaan merek Wintor ke Malaysia.
Airlangga menyampaikan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pelaku industri otomotif nasional dalam menentukan standardisasi dan melihat peluang pasar ke depan untuk pengembangan kendaraan perdesaan di Indonesia.
“Kami juga menggandeng industri kecil dan menengah (IKM) sektor komponen otomotif guna memacu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Penerapan TKDN di mobil perdesaan akan dilakukan secara bertahap seperti pada pengembangan mobil LCGC atau LCEV,” paparnya.
Dengan melibatkan IKM lokal diharapkan para pengguna mudah mendapatkan spare part di pasaran dan pemilihan teknologinya sesuai kondisi alam dan demografi di Indonesia. Sehingga akhirnya akan dicapai kemandirian industri otomotif nasional melalui penguasaan teknologi kendaraan oleh anak bangsa sekaligus membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan.
Di samping itu, kendaraan pedesaan ditargetkan menjadi salah satu langkah nyata menopang program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pasalnya, unsur pendukung untuk pencapaian ketahanan pangan adalah peningkatan produksi.
“Makanya diperlukan kendaraan yang dapat membantu produktivitas dan memobilisasi hasil-hasil pertanian sehingga mendorong peningkatan kegiatan perekonomian,” terang Airlangga.
Selain menjadi alat transportasi yang produktif dan laik jalan, lanjut Airlangga, kendaraan perdesaan akan disiapkan dengan harga terjangkau. Dengan kapasitas mesin di bawah 1.000 cc, kendaraan ini akan dijual lebih murah dari LCGC, di bawah Rp 100 juta,
Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, ribuan IKM dalam negeri siap berkontribusi dalam memproduksi komponen kendaraan perdesaan. "Kami memang memprioritaskan IKM lokal untuk terlibat dalam program yang sedang dikembangkan oleh Kemenperin ini,” ujar Gati.
Untuk implementasinya, Kemenperin akan menggandeng sentra-sentra IKM komponen otomotif yang ada di Tegal (50 IKM), Klaten (10 IKM), Purbalingga (138 IKM), Sidoarjo (134 IKM), Juwana (30 IKM), Pasuruan (49 IKM), Sukabumi (20 IKM) dan Bandung (15 KM). Selain itu, Kemenperin menggandeng 123 IKM yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko).
Kemudian terdapat sekitar 250 IKM karoseri yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara serta 600 IKM alat dan mesin pertanian di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT.
Gati menyampaikan, guna menjaga kestabilan produksi komponen oleh IKM tersebut, Kemenperin telah melibatkan perusahaan baja milik negara, yakni PT Krakatau Steel untuk penyediaan bahan baku. "Bahkan, kami tengah membuat IKM terpadu di Halmahera untuk memastikan ketersediaan bahan baku dapat terjaga dengan baik," ungkapnya.
Di sisi lain, Kemenperin tengah mengusulkan beberapa insentif fiskal maupun non-fiskal untuk produsen yang memproduksi kendaraan pedesaan kepada Kementerian Keuangan. Salah satu usulan Kemenerin adalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) nol persen.
Kemenperin juga mengupayakan agar perusahaan yang melakukan rancang bangun dan rekayasa di dalam negeri dapat diberikan tax holiday selama 10 tahun untuk PPh Badan serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang rendah untuk seluruh Indonesia. Kemudian, pembebasan bea masuk untuk permesinan pendukung program ini dan pemberian fasilitas investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika