REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perlu ada standardisasi khusus untuk perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong kualitas SDM perbankan syariah. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK, Sukarela Batunanggar menjelaskan, tren perkembangan perbankan syariah harus didukung kualitas SDM.
"Terdapat 147 perguruan tinggi yang memiliki program ekonomi syariah. tapi belum terstandarisasi. Tantangan berikutnya bagaiamana membuat standarisasi sehingga kualitas menjadi lebih baik," ujar Sukarela dalam Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu (27/9).
Untuk mendorong SDM perbankan syariah, kata Sukarela, OJK memiliki beberapa inisiatif untuk dikembangkan. Pertama, perlu ada program vokasi untuk program studi syariah. Kedua, perlu ada pusat penelitian dan pengembangan SDM keuangan syariah berkelas dunia. Ketiga, sinergi keuangan syariah yang didukung dengan peresmian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Keempat, standardisasi kurikulum. Kelima, integrasi yang lebih mendalam antara ilmu syariah dan ilmu ekonomi modern.
Dalam hal sinergi, Sukarela mengkritik kurangnya sinergi antara stakeholder. Meskipun berada di bawah naungan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), sinergi antara bank syariah dinilai masih kurang.
"Dalam pelaksanaan masih sendiri-sendiri. Harapannya bisa lebih bersinergi. Walaupun bersaing dalam bisnis tapi harus bekerjasama juga," kata Sukarela.
Skala ekonomi bank syariah yang masih kecil, yakni dengan pangsa pasar baru sekitar 5,3 persen, perlu disiasati dengan sinergi. Ia juga berharap adanya sinergi melalui satu common platform untuk bank syariah di Indonesia, yang di dalamnya terdapat teknologi informasi, SDM, marketing, sosialisasi dan sebagainya.
"Logo iB (islamic banking) itu belum menjadi jaminan pelayanan, jaminan kenyamanan, dan lainnya. Jadi skala ekonomi yang kecil itu disiasati dengan sinergi, agar menciptakan trust nasabah kepada iB ini," kata Sukarela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika