REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Usulan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) harus dibarengi dengan mempersiapkan tenaga ahli bagi induk olahraga. Sebab, Satlak Prima merupakan wadah bagi para ahli di bidang olahraga.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) Wisnu Wardhana mengatakan Satlak Prima diisi oleh orang-orang yang memahami tentang sains olahraga (sport science) termasuk juga strength condition dan nutrisi atlet. “Nah, jika tidak ada Satlak Prima maka pemerintah harus memfasilitasi pengurus cabang olahraga dengan tenaga ahli seperti di atas,” kata dia kepada Republika, Senin (9/10).
Menurut dia, sejauh ini kerjasama PB PRSI dengan Satlak Prima sudah berjalan dengan baik. PRSI selalu memenuhi setiap dokumen ataupun persyaratan yang diminta. “Kehadiran satlak prima juga sangat membantu khususnya untuk sport science" ujar Wisnu.
Pekerjaan rumah lainnya terkait pengelolaan keuangan oleh pengurus cabang olahraga. Menurut Wisnu, hal ini tidak mudah. “Penggunaan dana juga tidak bisa main-main, PB harus transparan, harus efektif penggunaan nya, jika terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran bagaimana. Ini semua harus dikelola dengan profesional oleh PB,” kata dia.
Kendati demikian, dia mengamini adanya kebutuhan untuk pemotongan birokrasi pencairan dana. Selama ini, pencairan dana menjadi masalah terbesar. Dia menuturkan kekisruhan persiapan SEA Games 2017 disebabkan lamanya pencairan dana.
Namun, menurut dia, hal tersebut yang seharusnya diperbaiki, bukan keberadaan Satlak Prima. Sebab, dia mengatakan, Satlak Prima sebenarnya lebih kepada program pelatihan untuk atlet elite.
Dia menambahkan, sekarang ini Indonesia sedang melakukan persiapan Asian Games 2018, baik persiapan penyelenggaraan selaku tuan rumah maupun persiapan atlet. Hal ini yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi olahraga Indonesia.
“Jika terjadi pembubaran Satlak Prima berarti kita perlu adaptasi atau penyesuaian, apakah dengan lembaga baru atau kita sendiri PB yang mengurus semuanya,” kata dia.
Namun, hal ini bukan berarti pengurus cabang olahraga tidak siap menerima tanggung jawab pembinaan atlet. Wisnu menuturkan, ada atau tidak ada Satlak Prima, pengurus cabang olahraga harus siap kalau memang pemerintah membubarkan Satlak Prima.
Kemenpora mengambil opsi pembubaran Satlak Prima dengan alasan kegagalan SEA Games 2017, di mana Indonesia hanya finis urutan ke-5, serta pemotongan birokrasi dan administratif keuangan peningkatan atlet berprestasi.
Satlak Prima merupakan muara pelatihan atlet nasional, yang disiapkan untuk membawa prestasi Indonesia lebih baik. Namun, sistem birokrasi dan keuangan pemerintah malah tak mendukung keberadaan Satlak Prima sebagai badan peningkatan prestasi olahraga nasional.
Dengan demikian, skema anyar persiapan para atlet dan kebutuhannya untuk gelaran Asian Games 2018 akan mengandalkan peran aktif pengurus induk cabang olahraga (cabor) unggulan proyeksi Asian Games.
Asian Games mendatang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus hingga 2 September 2018. Pemerintah menargetkan posisi 10 besar, dengan raihan medali emas sebanyak 18 sampai 22.
Ikuti Whatsapp Channel Republika