REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pengurus induk cabang-cabang olahraga (cabor) tak persoalkan keputusan pemerintah yang akan membubarkan Satlak Prima. Para pengurus induk cabor, hanya siap mengemban tanggung jawab baru, sebagai pengelola penuh peningkatan prestasi atlet-atletnya sendiri.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Atletik Indonesia (PB PASI) Tigor Tanjung mengatakan, pembubaran Satlak Prima, merupakan ranah pemerintah. PB, dia mengatakan, hnaya dituntut agar lebih siap dengan konsekuensi pembubaran otoritas olahraga prestasi tersebut. Termasuk, kesiapan tentang pengelolaan keuangan prestasi para atletnya.
“Sudah semestinya PB mengelola dirinya sendiri,” kata dia saat dihubungi Republika dari Jakarta, pada Senin (9/10).
Menurut dia, ada atau tak adanya Satlak Prima, pun sebetulnya tak mempengaruhi prestasi atlet. Selama ini, PB PASI punya program peningkatan prestasi atletnya sendiri.
Adanya Satlak Prima hanya sebagai otoritas pemerintah, yang membantu kebutuhan atlet dalam hal-hal teknis. Terutama terkait kebutuhan dana pelatihan nasional, dan pemusatan latihan juga peralatan serta infrastruktur.
Persoalannya, dia mengatakan, terlibatnya Satlak Prima terkadang membuat rencana program prestasi PB, dan kebutuhan atlet menjadi rumit dan panjang. Sebab, dana dan kebutuhan para atlet yang disediakan APBN di Kemenpora mengharuskan adanya verifikasi lengkap dari Satlak Prima.
“Yang kita harapkan, pemerintah bisa memotong jalur birokrasi pendanaan untuk atlet itu,” kata dia.
Menurut dia, jika pembubaran Satlak Prima memberikan akses cepat pendanaan prestasi maka PB PASI siap dengan pertanggungjawaban baru sebagai penerima anggaran langsung dana pembinaan prestasi.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Olahraga Renang Indonesia (PB PRSI) Wisnu Wardhana pun menyerahkan keputusan pembubaran Satlak Prima kepada pemerintah. “Apapun keputusan pemerintah, kami akan mendukung,” ujar dia kepada Republika.
Namun persoalannya, dia mnegatakan, paling penting bagi PB PRSI saat ini, merespon cepat perbaikan sumber daya manusia di kepengurusan. Sebab, menurut dia, ada risiko dan konsekuensi hukum dari pembubaran Satlak Prima tersebut. Terutama terkait rencana penggelontoran langsung dana prestasi atlet dari APBN di Kemenpora kepada PB.
Dia mengatakan, penyerahan langsung anggaran prestasi kepada PB mengharuskan adanya aturan terang tentang pertanggungjawaban keuangan negara. “Itu sebetulnya menjadi tantangan juga bagi kita, untuk memperkuat SDM kita di PB,” ujar dia.
Namun, Wisnu mengatakan, PB PRSI tak akan terganggu dengan keputusan pembubaran PB tersebut, terutama terkait rencana peningkatan prestasi atletnya menjelang Asian Games 2018.
Ketua Umum Olahraga Kriket Indonesia (PP PCI) Aziz Syamsuddin juga menyampaikan kesiapan kepengurusannya menjadi pengelola langsung dana negara untuk prestasi atletnya. “Urusan pembubaran itu kewenangan pemerintah. Kita hanya siap untuk mengelola anggaran sendiri,” ujar dia.
Sekertaris Kemenpora Gatot Dewa Broto saat dijumpai, Senin (9/10) kembali menegaskan pendirian kementeriannya membubarkan Satlak Prima. Kata dia, semua alternatif tentang skema baru penggunaan dana atlet, sudah disimulasikan.
Gatot menerangkan, terkait pendanaan tersebut, tahun mendatang anggaran prestasi atlet dalam APBN 2018 senilai Rp 700 miliar. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk 23 cabor utama yang akan turun gelanggang Asian Games 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika