REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki dan Amerika Serikat (AS) akan berdialog untuk menyelesaikan krisis diplomatik yang terjadi belakangan ini. Sejak awal pekan ini, Ankara dan Washington memang terlibat aksi saling membekukan layanan visa non-imigran yang mengindikasikan retaknya hubungan kedua negara.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dilaporkan telah menjalin komunikasi pada Rabu (11/10). Dalam pembicaraan tersebut, Tillerson mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang saat ini sedang berlangsung.
Menurut Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag, dialog yang telah dilakukan oleh menteri luar negeri kedua negara sangat konstruktif. "Pembicaraan antara menteri luar negeri Turki dan Tillerson sangat konstruktif. Perwakilan dari kedua belah pihak memutuskan untuk bertemu dan bekerja sama," kata Bozdag dalam sebuah wawancara.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Duta Besar AS untuk Turki John Bass sebagai penyebab perselisihan antara Ankara dan Washington baru-baru ini. Ia menilai, kemitraan strategis antara Turki dan AS tidak sepatutnya terjadi hanya karena seorang Bass, yang disebutnya tidak jujur.
Pekan lalu, seorang staf konsulat AS di Istanbul dibekuk oleh otoritas keamanan Turki. Ia ditangkap karena dicurigai memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, tokoh yang dituduh mendalangi aksi percobaan kudeta di Turki pada tahun lalu.
Walaupun staf yang ditangkap adalah pria berkewarganegaraan Turki, yang diketahui bernama Metin Topuz, namun AS memprotes tindakan tersebut. Usai penangkapan Topuz, Duta Besar AS untuk Turki John Bass mengumumkan pihaknya akan menangguhkan layanan visa non-imigran terhadap warga negara Turki. Visa ini diperuntukkan bagi mereka yang hendak berwisata, perawatan medis, bisnis, pekerjaan sementara, dan studi ke AS.
AS berpendapat penangkapan seorang pekerja konsulatnya di Istanbul memaksa mereka untuk menilai kembali komitmen Ankara terhadap keamanan fasilitas dan staf diplomatiknya di sana.
Beberapa jam setelah AS mengumumkan tentang pembatasan layanan visa tersebut, Kedubes Turki di Washington pun menerbitkan pernyataan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika