REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah daerah Kurdi (KRG) mengaku tidak pernah berniat untuk berperang dengan pasukan Irak. Hal ini diungkapkan  Menteri Luar Negeri Kurdi Falah Mustafa Bakir kepada CNN dalam sebuah wawancara. "Harus dilakukan dialog antara KRG dengan Irak untuk mencapai pemahaman bersama," kata Bakir, Kamis, (19/10).

Menurutnya, perselisihan antara Kurdi dengan Irak bukan tentang minyak atau bendera nasional. Namun perselisihan di antara keduanya juga menyangkut masa depan dua bangsa.

Seperti dilansir Aljazirah, Kurdi kehilangan ladang minyaknya di Kirkuk karena telah diambil alih oleh Pemerintah Irak. Padahal ladang minyak di Kirkuk merupakan sumber pendapatan miliaran dolar untuk pemerintah daerah Kurdi tersebut. 

Pasukan Irak juga merebut beberapa kota dari pejuang Kurdi pada Selasa. Pemerintah Irak berusaha menguasai wilayah Kurdi untuk menegaskan kembali kewenangan di daerah yang telah diperdebatkan selama hampir dua dekade.  Kebijakan itu diambil menyusul langkah referendum yang dilakukan oleh Kurdi. 

Kampanye militer pasukan Irak tersebut dimulai akhir pekan ini dengan pasukan Irak bergerak untuk mengendalikan Kota Kirkuk yang kaya minyak, termasuk wilayah yang diklaim Kurdi setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2003.

Operasi militer tersebut secara signifikan mengecilkan wilayah yang dikuasai Kurdi. Operasi militer itu juga  menimbulkan keraguan tentang masa depan kepemimpinan politik daerah Kurdi yang telah lama gelisah untuk berpisah dari Irak dan mendirikan negara sendiri.

Sejak hilangnya Kirkuk, pemimpin Kurdi Masoud Barzani mendesak warga Kurdi untuk tetap bersatu. Ia juga menyalahkan lawan politiknya atas  krisis Kurdi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika